Berita

Saut Situmorang/net

Hukum

KPK: Stempel Aparat Kok Jadi Koleksi Pebisnis?

KAMIS, 02 FEBRUARI 2017 | 16:44 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, meragukan keaslian stampel atau cap yang ditemukan penyidik KPK di kantor PT Impexindo Pratama yang dipimpin Basuki Hariman yang berstatus tersangka suap kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar.

Saut telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian soal stampel yang disita KPK saat pengeledahan beberapa hari lalu.

"Wah, kata Menteri Pertanian stempel mereka ada di kantor. Jadi yang di BHR (Basuki Hariman) itu asli atau palsu ya‎," ujar Saut saat dikonfirmasi wartawan lewat pesan elektronik, Kamis (2/2).


Saut menduga kuat stampel tersebut berguna untuk memuluskan bisnis dari 20 perusahaan yang dimililki Basuki.

‎"Begini, kalau kamu menyimpan stempel aparat di rumahmu, untuk apa itu? Bisa saja kamu bilang untuk koleksi. Masa ya stempel aparat kok dikoleksi," lontarnya.

Satgas KPK menyita 28 stempel yang beberapa diantaranya bertuliskan nama kementeriaan, dari kantor PT Sumber Laut Perkasa yang dipimpin Basuki, di daerah Sunter, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Stempel yang berhasil disita Satgas KPK antara lain stempel mirip milik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta beberapa label halal yang tertulis dari negara pengekspor daging seperti Austalian, Queensland, Kanada dan Cina.

Basuki Hariman adalah tersangka penyuap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif, Patrialis Akbar. Dia diduga menyuap untuk memuluskan Judicial Review UU 41/2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

‎KPK pun telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Empat orang tersangka tersebut adalah Patrialis Akbar sebagai penerima suap, Kamaludin sebagai perantara suap, dan pengusaha Basuki Hariman beserta sekretarisnya, NG Fenny. [ald]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya