.Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), Badan Keahlian DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Rabu (1/2). Kedatangan rombongan yang dipimpin kepala PKAKN Helmizar itu untuk melihat secara langsung sistem keuangan daerah Banyuwangi. Rombongan diterima langsung Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Djajat Sudrajat, di Lounge Pelayanan Publik.
Helmizar menyatakan, pengelolaan anggaran Banyuwangi sudah cukup bagus dan transparan, mulai dari perencanaan, penganggaran, tata kelola hingga evaluasi keuangan telah terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bisa diakses secara luas. Bahkan, dengan sistem keuangan yang telah terintegrasi tersebut, Banyuwangi berhasil empat kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ini yang membawa kami datang ke Banyuwangi. Kami ingin mengumpulkan data dan informasi terkait temuan-temuan BPK pada pengelolaan anggaran di sini. Akan kami buat kajiannya, adakah pengaruhnya pada investasi di Banyuwangi? Hasilnya akan kami serahkan kepada alat kelengkapan DPR RI untuk menentukan langkah solutifnya,†terang Helmizar seperti di lansir situs banyuwangikab.go.id
Setiba di Banyuwangi, rombongan yang terdiri dari 9 orang tersebut langsung melihat aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), e-Village Budgetting (e-VB) dan e-Monitoring System (e-MS) yang ada Longe Pelayanan Publik. Mereka mencoba langsung aplikasi online tersebut lewat layar monitor yang tersedia di ruang tunggu yang didesain elegan nan nyaman itu. Merekapun tampak kagum dan mengapresiasi aplikasinya.
Pengelolaan keuangan Banyuwangi sudah akuntabel sekali. Baru ini saya melihat daerah yang sangat transparan. EVB nya juga oke, di Jakarta saja belum berani buat, justru Banyuwangi sudah mendahului. Keren,†kata Helmi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Djajat Sudrajat, mengatakan dalam mengelola keuangan, Banyuwangi menggunakan sistem online yang terintegrasi langsung dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sejak tahun 2014, Banyuwangi telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan sistem akrual.
Dengan sistem ini Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur dan tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual,†kata Djajat saat menerima rombongan tersebut.
Selain itu, Banyuwangi juga telah menerapkan e-audit terintegrasi di mana auditor tidak memerlukan surat izin untuk masuk ke seluruh dinas hingga desa-desa. E-audit juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Semua langsung jalan lewat online secara real time, termasuk mengaudit hingga ke desa-desa," ujarnya.
Banyuwangi juga menerapkan e-village budgeting dan e-village monitoring, sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan dan pengawasan anggaran secara manual di level desa.
Di Banyuwangi ada 189 desa, jadi tidak efektif jika kita kontrol secara manual. Namun, melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke desa-desa. Kita bisa tahu progress pekerjaan hingga ke pelosok desa lengkap dengan foto dan titik lokasinya melalui Google Map. Sehingga tidak bisa ada proyek ganda atau fiktif. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar selalu sesuai aturan,†tutup Djajat. (dzk)
