Berita

Nusantara

Empat Provinsi Ini Wilayah Yang Paling Kekurangan Guru

SELASA, 31 JANUARI 2017 | 10:54 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan analisis perhitungan kuantitas guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di provinsi dari aspek rasio jumlah guru dan murid.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengemukakan, data BKN menunjukkan rasio guru dan murid tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, dan Sulawesi Tengah, dengan rasio 0,05.

"Daerah-daerah itu selalu dikeluhkan mengalami kekurangan guru. Sebaliknya, rasio terendah dengan angka 0,02 berada di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat," kata Ridwan dalam siaran persnya, Senin (30/1).


Ia juga mengemukakan, berdasarkan komposisi rasio guru-murid tersebut, justru beberapa daerah yang selama ini dianggap mengalami kekurangan guru berada pada kisaran 0,03-0,05.

"Hal ini berindikasi masih terjadinya ketimpangan perhitungan kebutuhan guru terhadap jumlah murid di daerah, yang berdampak dalih pengangkatan tenaga honorer tanpa perhitungan dan analisis yang memadai (Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja)," tutur Ridwan.

Guna mendapatkan informasi sebaran guru dan murid hingga lingkup kabupatan dan kota, menurut Ridwan, BKN siap mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) selaku leading sector dalam hal ini.

Analisis BKN ini menyikapi sebaran guru yang dinilai masih belum proporsional antar satu daerah dengan daerah yang lain di Indonesia. Dan ketidakmerataan kebutuhan guru ini sempat menjadi bahan perhatian Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, 19 Januari 2017. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya