Pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berpijak pada prinsip kedaulatan negara, pelestarian lingkungan dan yang paling penting mewujudkan keadilan sosial.
Demikian disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat menjadi pembicara utama Workshop Nasional Pro Kontra Pembangunan Perikanan Kelautan yang dilaksanakan Masyarakat Perikanan Indonesia (MPI) di Jakarta, Senin (30/1).
"Pemerintah harus tegas berpihak pada nelayan, pembudidaya ikan, sampai petambak garam. Semuanya harus sejahtera," kata Zulkifli.
Sebagai ketua MPR, Zulkifli memberikan perhatian khusus jangan sampai pembangunan di sektor perikanan dan kelautan justru memperlebar kesenjangan.
"Misalnya pengkaplingan tambak-tambak udang yang luasnya ribuan hektar pada segelintir orang. Ini bisa menimbulkan kesejangan yang semakin parah," ujar Zulkifli.
Namun ia menegaskan bahwa, kesenjangan sosial ekonomi di bidang perikanan dan kelautan adalah proses panjang kesalahan di masa lalu.
"Jadi tidak tepat juga kalau sepenuhnya ditimpakan pada Jokowi-JK," ungkapnya.
Zulkifli mengapresiasi kinerja Kementerian Perikanan dan Kelautan yang memberikan optimisme perbaikan di bidang perikanan dan kelautan.
"Tapi program seperti penggantian alat penangkapan yang terlarang seperti cantrang dan asuransi nelayan harus lebih dipercepat distribusinya," tutupnya.
[rus]
