Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Presiden Jokowi: Indonesia Tidak Terkena Dampak Keputusan Presiden Trump

SENIN, 30 JANUARI 2017 | 14:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden RI Joko Widodo meyakini keputusan Presiden AS Donald Trump yang melarang masuknya imigran dari tujuh negara muslim tidak akan berdampak bagi Indonesia.

Namun demikian, tegas Jokowi sapaan akrabnya, keadilan dan kesetaraan harus diperjuangkan.

"Kita tidak terkena dampak dari kebijakan itu. Prinsip, saya kira konstitusi kita jelas bahwa yang namanya keadilan, yang namanya kesetaraan itu harus diperjuangkan," kata Kepala Negara di sela-sela kunjungan kerja di Boyolali, Jawa Tengah, Senin (30/1), seperti dikutip dari situs setkab.


Sebagaimana diketahui Presiden AS Donald Trump pada Jumat (27/1) waktu setempat menandatangani surat perintah eksekutif, yang melarang masuknya imigran dari tujuh negara berpenduduk mayoritas muslim. Ketujuh negara itu adalah Irak, Iran, Suriah, Yaman, Sudan, Libya, dan Somalia. Larangan itu sendiri berlaku 90 hari hingga sistem imigrasi Amerika diperbaiki.

Di AS sendiri kebijakan Presiden Trump itu telah menimbulkan reaksi merebaknya aksi unjuk rasa memprotes kebijakan pelarangan masuknya imigran dari negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim.

Menyikapi hal itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC telah mengimbau kepada seluruh WNI yang bermukim di negara tersebut untuk tenang dan terus mencermati lingkungan sekitar.

"Diimbau pula kepada seluruh WNI untuk tetap menghormati hukum setempat dan ikut menjaga ketertiban umum di lingkungannya masing-masing," bunyi poin kedua Imbauan Pemerintah Indonesia Bagi Seluruh WNI yang bermukim di Amerika Serikat.

Menurut KBRI Washington DC, seluruh Perwakilan RI secara proaktif akan memberikan pelayanan dan menjangkau seluas mungkin WNI yang ada di AS.

Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan RI di seluruh Amerika Serikat terus mengamati perkembangan yang terjadi dan akan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul bagi WNI," tegas KBRI Washinton DC dalam imbauannya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya