Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Presiden Jokowi: Indonesia Tidak Terkena Dampak Keputusan Presiden Trump

SENIN, 30 JANUARI 2017 | 14:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden RI Joko Widodo meyakini keputusan Presiden AS Donald Trump yang melarang masuknya imigran dari tujuh negara muslim tidak akan berdampak bagi Indonesia.

Namun demikian, tegas Jokowi sapaan akrabnya, keadilan dan kesetaraan harus diperjuangkan.

"Kita tidak terkena dampak dari kebijakan itu. Prinsip, saya kira konstitusi kita jelas bahwa yang namanya keadilan, yang namanya kesetaraan itu harus diperjuangkan," kata Kepala Negara di sela-sela kunjungan kerja di Boyolali, Jawa Tengah, Senin (30/1), seperti dikutip dari situs setkab.


Sebagaimana diketahui Presiden AS Donald Trump pada Jumat (27/1) waktu setempat menandatangani surat perintah eksekutif, yang melarang masuknya imigran dari tujuh negara berpenduduk mayoritas muslim. Ketujuh negara itu adalah Irak, Iran, Suriah, Yaman, Sudan, Libya, dan Somalia. Larangan itu sendiri berlaku 90 hari hingga sistem imigrasi Amerika diperbaiki.

Di AS sendiri kebijakan Presiden Trump itu telah menimbulkan reaksi merebaknya aksi unjuk rasa memprotes kebijakan pelarangan masuknya imigran dari negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim.

Menyikapi hal itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC telah mengimbau kepada seluruh WNI yang bermukim di negara tersebut untuk tenang dan terus mencermati lingkungan sekitar.

"Diimbau pula kepada seluruh WNI untuk tetap menghormati hukum setempat dan ikut menjaga ketertiban umum di lingkungannya masing-masing," bunyi poin kedua Imbauan Pemerintah Indonesia Bagi Seluruh WNI yang bermukim di Amerika Serikat.

Menurut KBRI Washington DC, seluruh Perwakilan RI secara proaktif akan memberikan pelayanan dan menjangkau seluas mungkin WNI yang ada di AS.

Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan RI di seluruh Amerika Serikat terus mengamati perkembangan yang terjadi dan akan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul bagi WNI," tegas KBRI Washinton DC dalam imbauannya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya