Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Presiden Jokowi: Indonesia Tidak Terkena Dampak Keputusan Presiden Trump

SENIN, 30 JANUARI 2017 | 14:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden RI Joko Widodo meyakini keputusan Presiden AS Donald Trump yang melarang masuknya imigran dari tujuh negara muslim tidak akan berdampak bagi Indonesia.

Namun demikian, tegas Jokowi sapaan akrabnya, keadilan dan kesetaraan harus diperjuangkan.

"Kita tidak terkena dampak dari kebijakan itu. Prinsip, saya kira konstitusi kita jelas bahwa yang namanya keadilan, yang namanya kesetaraan itu harus diperjuangkan," kata Kepala Negara di sela-sela kunjungan kerja di Boyolali, Jawa Tengah, Senin (30/1), seperti dikutip dari situs setkab.


Sebagaimana diketahui Presiden AS Donald Trump pada Jumat (27/1) waktu setempat menandatangani surat perintah eksekutif, yang melarang masuknya imigran dari tujuh negara berpenduduk mayoritas muslim. Ketujuh negara itu adalah Irak, Iran, Suriah, Yaman, Sudan, Libya, dan Somalia. Larangan itu sendiri berlaku 90 hari hingga sistem imigrasi Amerika diperbaiki.

Di AS sendiri kebijakan Presiden Trump itu telah menimbulkan reaksi merebaknya aksi unjuk rasa memprotes kebijakan pelarangan masuknya imigran dari negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim.

Menyikapi hal itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC telah mengimbau kepada seluruh WNI yang bermukim di negara tersebut untuk tenang dan terus mencermati lingkungan sekitar.

"Diimbau pula kepada seluruh WNI untuk tetap menghormati hukum setempat dan ikut menjaga ketertiban umum di lingkungannya masing-masing," bunyi poin kedua Imbauan Pemerintah Indonesia Bagi Seluruh WNI yang bermukim di Amerika Serikat.

Menurut KBRI Washington DC, seluruh Perwakilan RI secara proaktif akan memberikan pelayanan dan menjangkau seluas mungkin WNI yang ada di AS.

Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan RI di seluruh Amerika Serikat terus mengamati perkembangan yang terjadi dan akan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul bagi WNI," tegas KBRI Washinton DC dalam imbauannya. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya