Berita

Deklarasi FKLD/RM

Politik

Tanggapi Deklarasi FKLD, RMJ Tegaskan Muhammadiyah Tidak Berpolitik

SENIN, 30 JANUARI 2017 | 11:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kumpulan aktivis Muhammadiyah yang tergabung dalam Relawan Matahari Jakarta (RMJ) menyesalkan sikap Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhamadiyah (PWM) Jakarta Tjuandi yang menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon di Pilgub DKI 2017.

Pasalnya, dalam dukungan itu Tjuandi menyebut bahwa dukungannya kepada pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni merupakan sikap resmi Muhammadiyah.

"Muhammadiyah secara kelembagaan konsisten menjadi organisasi dakwah yang murni dan tidak perlu dijadikan alat berpolitik," ujar Sekretaris RMJ Ela Nofitasari dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Senin (30/1).


Diterangkan mantan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu bahwa Muhammadiyah secara khittoh perjuangan tidak berafiliasi politik.

"Muhammadiyah melarang keras kadernya menyeret institusi Muhammadiyah ke dalam pusaran politik, hal ini dijelaskan dalam tanfidz Muktamar Muhammadiyah. Jadi, Tjuandi jelas menyalahi khittoh perjuangan Muhammadiyah," sambungnya.

Untuk itu, RMJ mendesak agar Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menindak tegas Tjuandi karena telah menyeret institusi Muhammadiyah ke pusaran politik praktis. Menurutnya, tindakan Tjuandi tidak mengajarkan cara berpolitik yang baik kepada warga Muhammadiyah.

"Untuk Tjuandi, sebaiknya segera meminta maaf kepada warga persyarikatan dan menarik pernyataan yang mendukung paslon nomor satu," tuntut Ela.

Tjuandi mewakili PWM Jakarta saat sejumlah kelompok Islam bergabung dalam Forum Komunikasi Lembaga Dakwah (FKLD) untuk menyatakan dukungan kepada Agus-Sylvi di Pilgub DKI 2017 di Kantor DPP Demokrat di Wisma Proklamasi, Sabtu (28/1).

Tjuandi bahkan didaulat sebagai ketua dewan presidium FKLD DKI Jakarta.

Dalam pernyataannya, Tjuandi menyebut bahwa tanda tangan yang dibubuhkannya dalam deklarasi menunjukkan sikap resmi Muhammadiyah pada pemilihan Jakarta. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya