Berita

Fahri Hamzah/Net

Wawancara

WAWANCARA

Fahri Hamzah: Karena Terminologi 'Babu' Itu Tampaknya Mengganggu Di Kuping Banyak Orang

SENIN, 30 JANUARI 2017 | 10:07 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kicauan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini diperkarakan. Fahri dilaporkan oleh Migrant Care, organisasi pelindung buruh migran, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran kicauannya di twitter dianggap telah me­rendahkan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga.

Tak hanya di dalam negeri, 55 organisasi buruh migran Indonesia di Hong Kong juga melancarkan protes keras ter­hadap anggota DPR asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Seperti diketahui, pada Senin (23/1) lalu Fahri mengunggah kicauan kontroversialnya. "Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela," begitu tulis Fahri lewat akun twitter pribadinya @Fahrihamzah. Bagaimana respons Fahri menyikapi pelaporan terse­but, berikut pernyataan Fahri;


Kenapa sih Anda membuat kicauan seperti itu?
Saya tidak mau diplomatis, maksudnya saya apa adanya aja. Apa yang saya katakan sejak awal adalah soal kesibukan kita bukan pada isu inti. Justru saya ajak memikirkan fakta bahwa tenaga kerja asing menyerbu kita, sementara rakyat sendiri sengsara di negeri orang, bahkan ada yang diperbudak, disiksa, dan diserap menjadi komoditas perdagangan manusia.

Tapi kan kata-kata "babu" jelas terlalu kasar digunakan, apa Anda tidak terpikir sebe­lum men-twitt?
Saya enggak bermaksud melakukan penghinaan. Saya hanya mengungkapkan peras­aan yang merasa ketidakadilan, bahwa saya mendapat laporan soal penganiayaan dan perbuda­kan TKI di luar negeri. Tapi di sisi lain, tenaga kerja kasar dari luar malah bisa masuk ke sini tanpa halangan.

Kalau Anda tidak bermak­sud menghina, lalu kenapa kicauan itu Anda hapus?
Saya menghapus supaya eng­gak salah paham. Karena me­mang terminologi (babu, red) itu tampaknya mengganggu di kup­ing banyak orang. Padahal saya enggak maksud ke arah sana. Tapi enggak apa-apa, sosmed (sosial media) kan gitu, enggak ada masalah.

Meski tidak bermaksud menghina, tapi kenyataannya para TKI di luar negeri kan protes. Lantas bagaimana Anda menanggapinya?

Saya tidak paham mengapa mereka begitu. Tapi sejauh ini konstituen saya tidak ada yang protes, karena merasa ter­hina oleh twit tersebut. Mungkin karena mereka merasa masih terwakili.

Maksudnya?

Saya terpilih tiga kali dari basis-basis TKI dengan suara terbesar, karena apa? Karena mereka sudah melihat kinerja saya. Mulai dari yang terlantar oleh PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia), sam­pai memulangkan jenazah yang terbengkalai di luar negeri saya urus semuanya.

Akibat dari twitt tersebut, tidak hanya diprotes, Anda juga dilaporkan ke MKD. Tanggapannya?
Enggak apa - apa. Laporan dari masyarakat itu biasa. Hak pub­lik jika mereka mau melapor­kan anggota DPR yang diang­gap melakukan pelanggaran. Kewajiban saya memberikan penjelasan.

Tapi mereka juga meminta MKD mencopot Anda dari Timwas TKI. Tidak apa tuh?

Enggak apa-apa. Mereka itu hanya belum paham, nanti biar saya kasih tahu pelan-pelan.

Salah satu alasan mereka meminta agar Anda dicopot adalah karena sampai sekarang Undang-Undang TKI belum direvisi. Tanggapan Anda?
Revisi itu masalah anggota, dalam hal ini yang ada di Komisi IX DPR. Sebab Timwas TKI baru dibentuk lagi. Kami baru selesaikan model pengawasannya.

Alasan lainnya sebagai Ketua Timwas, Anda dianggap telah gagal berperan dalam perlindungan TKI. Tanggapan Anda?
Sejak zaman Pak Fahmi Idris (menjadi Menteri Tenaga Kerja), saya sudah ikut menangani PJTKI yang memalsukan doku­men pekerja. Kata Pak Fahmi seperti melempar pasir ke laut, orang itu hilang karena identi­tasnya dipalsukan, tapi memang ada yang minta dipalsukan. Mereka meminta itu supaya bisa pergi. Nah, nasib mereka begitu sampai banyak yang lebih buruk dari sekadar menjadi babu, mer­eka banyak yang menjadi budak. Ini perdagangan manusia yang saya lawan sejak lama. Jadi peran saya dalam perlindungan TKI sudah jelas terbukti.

Ada saran bagi para pelapor Anda ke MKD?
Ada. Jangan urus yang eng­gak penting. Nanti yang penting seperti perdagangan manusia dan membanjirnya tenaga kerja asing jadi terlupakan. Ini nyata, bukan khayalan. ***

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya