Berita

KBRI Washington DC

Dunia

KBRI Washington DC Imbau WNI Di AS Agar Tetap Tenang

SENIN, 30 JANUARI 2017 | 09:55 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC mengimbau kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang bermukim di negara tersebut untuk tetap tenang dan terus mencermati lingkungan sekitar.

Imbauan itu terkait aksi demonstrasi yang merebak setelah keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani larangan masuknya imigran dari tujuh warna negara muslim.

"Diimbau pula kepada seluruh WNI untuk tetap menghormati hukum setempat dan ikut menjaga ketertiban umum di lingkungannya masing-masing," bunyi poin kedua Himbauan Pemerintah Indonesia Bagi Seluruh WNI yang bermukim di Amerika Serikat, seperti yang disebarkan situs Setkab, Senin (30/1).


Untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi, KBRI Washington DC mengharapkan WNI memahami hak-haknya dalam berbagai situasi. (Lihat di www.aclu.org).

Menurut KBRI Washington DC, seluruh Perwakilan RI secara proaktif akan memberikan pelayanan dan menjangkau seluas mungkin WNI yang ada di AS.

"Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan RI di seluruh Amerika Serikat terus mengamati perkembangan yang terjadi dan akan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul bagi WNI," seru KBRI Washinton DC dalam imbauannya itu.

Dalam hal WNI membutuhkan informasi dan bantuan, KBRI Washington membuka hotline 24 Jam Perwakilan RI terdekat, sebagai berikut:

a. KBRI Washington DC: +1 202-569-7996.
b. KJRI Chicago: +1 312-547-9114.
c. KJRI Houston: +1 346-932-7284.
d. KJRI Los Angeles: +1 213-590-8095.
e. KJRI New York: +1 347-806-9279.
f. KJRI San Francisco: +1 415-875-0793.

Presiden AS Donald Trump pada Jumat (27/1) waktu setempat menandatangani surat perintah eksekutif, yang melarang masuknya imigran dari tujuh negara berpenduduk mayoritas muslim. Ketujuh negara itu adalah Irak, Iran, Suriah, Yaman, Sudan, Libya, dan Somalia. Larangan ini berlaku 90 hari hingga sistem imigrasi Amerika diperbaiki. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya