Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Presidential Threshold, Modifikasi Warisan Soeharto

JUMAT, 27 JANUARI 2017 | 08:44 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

WAKTU dilantik jadi presiden Abraham Lincoln menyampaikan satu pidato besar dalam sejarah Amerika, dengan kutipannya yang terkenal: ‘’Segenap kekuasaan presiden adalah berasal dari rakyat. Sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tidak akan musnah selamanya...’’.

Lincoln yang dikenal berpihak kepada kaum yang lemah, gandrung pada persatuan Amerika, dan anti perbudakan, waktu kecil jadi pelayan toko dan penjaga lintasan kereta yang membuat hidupnya dekat dengan rakyat, menjadikannya bersama George Washington dikenang sebagai salah satu presiden Amerika paling hebat sepanjang sejarah.

Di Amerika tugas utama presiden melindungi konstitusi dan menegakkan hukum yang menjadi hak-hak rakyat. Undang-undang dasarnya yang berlaku sejak 1787 menuntun kekuasaan seorang presiden secara terperinci sampai sekarang...


SUKARNO naik jadi presiden karena kebutuhan dan kehendak rakyat akan pemimpin. Ideolog, arsitek, orator, seniman, dan solidarity maker yang oleh Bernhard Dahm dilukiskan sebagai Ratu Jawa Berpeci itu naik jadi presiden melalui cara aklamasi (18 Agustus ’45).

Para elit Indonesia waktu itu menangkap keinginan rakyat yang sangat kuat terhadap figur sejati pro rakyat seperti Sukarno.Para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan yang sedang bersidang atas usul Otto Iskandardinata memilih Sukarno secara aklamasi di tengah pembahasan undang-undang dasar.

Menurut cerita, waktu pulang ke Pegangsaan Timur karena kebetulan saat itu malam bulan puasa Sukarno lebih dulu mampir di pinggir Jalan Cikini beli sate ayam. Dalam buku Dasar-Dasar Indonesia Merdeka Versi Para Pendiri Bangsa, dikatakan itulah ‘’perayaan’’ terpilihnya Sukarno menjadi presiden pertama Republik Indonesia...

SOEHARTO yang dalam terminologi Jawa merupakan ksatria mengidentikkan diri sebagai Prabu. Menurut Onghokham, Soeharto ingin menjadi penguasa absolut. Seperti raja-raja Jawa Soeharto adalah Paku Buwana. Kalau pakunya dicabut maka buwana (alam semesta) kiamat.

Setiap kali pemilu Soeharto ‘’tak mau dipilih lagi’’, nyatanya tujuh periode jadi presiden, total jenderal 32 tahun. Selama itu pula jabatan presiden berputar-putar untuk dirinya. Golkar jadi penopang dan mesin politik bersama para taipan (konglomerat) dan militer.

Waktu itu ada pula singkatan ABG, ABRI-Birokrat-Golkar, yang esensinya merupakan oligarki kekuasaan ala Soeharto.

Di era sekarang model oligarki kekuasaan seperti ini ternyata diadopsi, dimodifikasi, dan diteruskan oleh partai-partai politik di DPR dalam bentuk baru bernama Presidential Treshold untuk menghambat figur terbaik bangsa mencalonkan diri jadi presiden. Seperti diketahui, partai-partai pendukung Presidential Treshold mencakup gerbong Golkar, PDIP, Nasdem, PKS, dan PPP.

PDIP (Megawati) dan PPP dua partai besar semasa Orde Baru yang pernah dihambat oleh Soeharto sekarang meneruskan oligarki kekuasaan ala Soeharto. Publik tentu belum lupa bagaimana dulu berbagai elemen pro demokrasi mendorong Megawati untuk tampil menjadi pimpinan nasional (jadi presiden). Waktu itu ada kehendak rakyat yang sedemikian kuat, seperti halnya dulu kehendak rakyat terhadap figur Sukarno. Tetapi nyatanya Megawati memang bukan Sukarno...

Adapun PPP partai besar yang pernah berkharisma pada masa Orde Baru kini seperti kehilangan garis perjuangan dan idealisme. PPP seperti terperangkap dalam kotak dadu, saling silang dan saling sikut belaka, para kadernya berebut kekuasaan di internal partai, sementara visinya tidak jelas.

Sedangkan Nasdem tak lain sempalan Golkar, anak ideologisnya pohon beringin kuning, yang mencoba mengusung tema restorasi, yang ternyata gagah-gagahan belaka. Lumrah ingin meneruskan oligarki kekuasaan ala Harto...

Bagaimana PKS? Katanya partai ini terdiri dari dua faksi. Faksi Keadilan, dan faksi Sejahtera. Yang sana mau ke sana, yang sini mau ke sini...

Presiden dalam bahasa Latin berarti ‘’duduk di depan’’, praesideo, praesidere, praesedi, praesessum, presiden. Para pendiri bangsa seperti Profesor Soepomo sebenarnya tidak terlalu mempersoalkan apakah kepala negara atau kepala pemerintahan negeri ini disebut fuhrer, sri paduka, atau presiden, sepanjang figurnya adalah pemimpin sejati yang bersatu jiwanya dengan rakyat. Yang memberikan gestaltung atau keadilan di semua sektor, yang oleh karenanya figur yang demikian ini tidak boleh dihambat untuk maju jadi pemimpin, bahkan oleh Presidential Treshold pun sebagaimana oligarki partai-partai seperti saat ini.[***]

Wartawan Senior Rakyat Merdeka



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya