Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Presidential Threshold, Modifikasi Warisan Soeharto

JUMAT, 27 JANUARI 2017 | 08:44 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

WAKTU dilantik jadi presiden Abraham Lincoln menyampaikan satu pidato besar dalam sejarah Amerika, dengan kutipannya yang terkenal: ‘’Segenap kekuasaan presiden adalah berasal dari rakyat. Sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tidak akan musnah selamanya...’’.

Lincoln yang dikenal berpihak kepada kaum yang lemah, gandrung pada persatuan Amerika, dan anti perbudakan, waktu kecil jadi pelayan toko dan penjaga lintasan kereta yang membuat hidupnya dekat dengan rakyat, menjadikannya bersama George Washington dikenang sebagai salah satu presiden Amerika paling hebat sepanjang sejarah.

Di Amerika tugas utama presiden melindungi konstitusi dan menegakkan hukum yang menjadi hak-hak rakyat. Undang-undang dasarnya yang berlaku sejak 1787 menuntun kekuasaan seorang presiden secara terperinci sampai sekarang...


SUKARNO naik jadi presiden karena kebutuhan dan kehendak rakyat akan pemimpin. Ideolog, arsitek, orator, seniman, dan solidarity maker yang oleh Bernhard Dahm dilukiskan sebagai Ratu Jawa Berpeci itu naik jadi presiden melalui cara aklamasi (18 Agustus ’45).

Para elit Indonesia waktu itu menangkap keinginan rakyat yang sangat kuat terhadap figur sejati pro rakyat seperti Sukarno.Para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan yang sedang bersidang atas usul Otto Iskandardinata memilih Sukarno secara aklamasi di tengah pembahasan undang-undang dasar.

Menurut cerita, waktu pulang ke Pegangsaan Timur karena kebetulan saat itu malam bulan puasa Sukarno lebih dulu mampir di pinggir Jalan Cikini beli sate ayam. Dalam buku Dasar-Dasar Indonesia Merdeka Versi Para Pendiri Bangsa, dikatakan itulah ‘’perayaan’’ terpilihnya Sukarno menjadi presiden pertama Republik Indonesia...

SOEHARTO yang dalam terminologi Jawa merupakan ksatria mengidentikkan diri sebagai Prabu. Menurut Onghokham, Soeharto ingin menjadi penguasa absolut. Seperti raja-raja Jawa Soeharto adalah Paku Buwana. Kalau pakunya dicabut maka buwana (alam semesta) kiamat.

Setiap kali pemilu Soeharto ‘’tak mau dipilih lagi’’, nyatanya tujuh periode jadi presiden, total jenderal 32 tahun. Selama itu pula jabatan presiden berputar-putar untuk dirinya. Golkar jadi penopang dan mesin politik bersama para taipan (konglomerat) dan militer.

Waktu itu ada pula singkatan ABG, ABRI-Birokrat-Golkar, yang esensinya merupakan oligarki kekuasaan ala Soeharto.

Di era sekarang model oligarki kekuasaan seperti ini ternyata diadopsi, dimodifikasi, dan diteruskan oleh partai-partai politik di DPR dalam bentuk baru bernama Presidential Treshold untuk menghambat figur terbaik bangsa mencalonkan diri jadi presiden. Seperti diketahui, partai-partai pendukung Presidential Treshold mencakup gerbong Golkar, PDIP, Nasdem, PKS, dan PPP.

PDIP (Megawati) dan PPP dua partai besar semasa Orde Baru yang pernah dihambat oleh Soeharto sekarang meneruskan oligarki kekuasaan ala Soeharto. Publik tentu belum lupa bagaimana dulu berbagai elemen pro demokrasi mendorong Megawati untuk tampil menjadi pimpinan nasional (jadi presiden). Waktu itu ada kehendak rakyat yang sedemikian kuat, seperti halnya dulu kehendak rakyat terhadap figur Sukarno. Tetapi nyatanya Megawati memang bukan Sukarno...

Adapun PPP partai besar yang pernah berkharisma pada masa Orde Baru kini seperti kehilangan garis perjuangan dan idealisme. PPP seperti terperangkap dalam kotak dadu, saling silang dan saling sikut belaka, para kadernya berebut kekuasaan di internal partai, sementara visinya tidak jelas.

Sedangkan Nasdem tak lain sempalan Golkar, anak ideologisnya pohon beringin kuning, yang mencoba mengusung tema restorasi, yang ternyata gagah-gagahan belaka. Lumrah ingin meneruskan oligarki kekuasaan ala Harto...

Bagaimana PKS? Katanya partai ini terdiri dari dua faksi. Faksi Keadilan, dan faksi Sejahtera. Yang sana mau ke sana, yang sini mau ke sini...

Presiden dalam bahasa Latin berarti ‘’duduk di depan’’, praesideo, praesidere, praesedi, praesessum, presiden. Para pendiri bangsa seperti Profesor Soepomo sebenarnya tidak terlalu mempersoalkan apakah kepala negara atau kepala pemerintahan negeri ini disebut fuhrer, sri paduka, atau presiden, sepanjang figurnya adalah pemimpin sejati yang bersatu jiwanya dengan rakyat. Yang memberikan gestaltung atau keadilan di semua sektor, yang oleh karenanya figur yang demikian ini tidak boleh dihambat untuk maju jadi pemimpin, bahkan oleh Presidential Treshold pun sebagaimana oligarki partai-partai seperti saat ini.[***]

Wartawan Senior Rakyat Merdeka



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

UPDATE

Plesetan Gelar Adat Jokowi: ‘Baginda Raja Rakus Bin Tamak’

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:50

Proyek Kapal Perang Filipina di PT PAL Dongkrak Industri Lokal Naik Kelas

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:20

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengelolaan Sawit Butuh ‘Nexus Baru’ Hidupkan Ekonomi Sirkular

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:39

Program BISA Biru TelkomGroup Lestarikan Ekosistem Terumbu Karang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:19

TNI dan Tentara Malaysia Perkuat Kesiapsiagaan dan Kerja Sama Kemanusiaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:57

Perjanjian Kerja Bersama Cerminkan Hubungan Industrial yang Sehat

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:45

Sultan Didapuk jadi Ketum TP Sriwidjaja Perkuat Pembangunan Daerah

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:20

Indonesia Berpotensi Terima 260 Juta Dolar AS Lindungi Ekosistem Laut

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:59

Politisi Mutan Bernama Prabowo

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:45

Selengkapnya