Berita

Hukum

Penyidik KPK Tanya Soal Rolls Royce Ke Dirut PLN

KAMIS, 26 JANUARI 2017 | 13:57 WIB | LAPORAN:

Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir tuntas menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, hari ini (Kamis, 26/1).

Ia mengaku ditanyai oleh penyidik komisi antirasuah  mengenai dugaan suap oleh perusahaan penyedia mesin asal Inggris, Rolls-Royce kepada pejabat PLN.

"Iya (soal Rolls-Royce turut dibahas)," kata Sofyan usai pemeriksaan di gedung KPK Jakarta.


Mantan dirut BRI tersebut mengakui, Rolls-Royce terlibat pengadaan mesin dan pemeliharaan mesin pembangkit listrik PLN di Kalimantan. Namun, Sofyan mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai proses proyek tersebut. Sofyan mengklaim baru menjabat sebagai Dirut PLN pada 2015, sementara proyek Rolls-Royce berlangsung pada tahun 2003, 2007, dan 2013.

"Saya sendiri karena baru masuk 2015, jadi sedang dikaji. (Pengadaannya ada pada tahun) 2003, 2007, dan 2013 terakhir. Pengadaan mesin dan pemeliharaan tapi itu sudah lama sekali," katanya.

Rolls-Royce diketahui telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan di Inggris lantaran menyuap pejabat di sejumlah negara dalam menjalankan bisnisnya. Salah satunya dalam penjualan mesin pesawat untuk PT Garuda Indonesia.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Sattar dan pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Group, Soetikno Soedarjo sebagai tersangka.

Berdasarkan investigasi antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), perusahana raksasa penyedia mesin asal Inggris itu diduga juga menyuap pejabat-pejabat PLN untuk pemenangan proyek pada 2007. Selain PT Garuda Indonesia, data dan informasi terkait dugaan suap ke pejabat PLN itu telah dikantongi KPK dari SFO dan lembaga antikorupsi Singapura, CPIB.

Mengenai informasi adanya dugaan suap kepada pejabat PLN ini, Sofyan mengklaim KPK telah berkomitmen mendukung kerja PLN. KPK, kata Sofyan, bakal membantu membangun sistem kontrol yang lebih baik.

"Tadi kami koordinasi dan KPK sangat dukung rencana rencana untuk pengamanan dan bagaimana bahwa korupsi dan gratifikasi itu bisa diamankan dalam proyek-proyek PLN," tandasnya.[wid]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya