Berita

Sumarno/Net

Wawancara

WAWANCARA

Sumarno: Tidak Netral, Moderator Bisa Kena Sanksi

KAMIS, 26 JANUARI 2017 | 10:02 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), akhirnya men­gumumkan susunan acara, format, dan moderator debat cagub-cawagub Pilkada DKI Jakarta. Pada debat kali ini, KPUD mengubah format debat, salah satunya dengan menggunakan dua orang moderator. Dua orang yang dipilih sebagai moderator adalah Tina Talisa dan Eko Prasodjo.

Tina Talisa merupakan jur­nalis yang pernah menjadi presenterdi beberapa stasiun televisi.Sementara Eko Prasodjo merupakan Guru Besar Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia.

Berikut ini penjelasan Ketua KPUD DKI, Sumarno terkait keputusannya memilih kedua tokoh itu sebagai moderator debat;


Kenapa debat kali ini menggunakan dua orang modera­tor?
Kenapa dua moderator? Karena debat yang kedua ini akan dilakukan penajaman visi dan misi.

Pola dua moderator ini juga dimaksudkan untuk menjaga, agar pertanyaan dan jawabanpeserta fokus pada substansi tema. Namun, tidak juga menghilangkan unsur show debatnya.

Memang dengan satu orang moderator tidak bisa melaku­kan itu?

Pada debat pertama ada evalu­asi, hasilnya kami menyimpul­kan kalau para calon kurang mendapat kesempatan, untuk mempertajam visi misi yang mereka sampaikan.

Memang nanti bedanya di mana?

Jika pada debat pertama lalu moderator hanya membaca­kan pertanyaan dari panelis, nantinya moderator juga bisa mengembangkan pertanyaan.

Moderator bisa berimpro­visasi, sebab satu orang moderator ya merupakan akademisi. Sementara itu moderator lain­nya yang sekarang presenter, bisa membantu menghidupkan suasana.

Track record kedua moderator ini bagaimana?
Mereka orang yang netral. Sejauh ini kami belum menda­patkan informasi terkait dengan itu, baik dia konsultan, baik dia pernah jadi aktivis partai tertentu, atau kemudian pernah mengikuti kegiatan kepartaian. Dan juga dikonfirmasi kepada yang bersangkutan dan menya­takan clear.

Selain itu, seluruh panelis dan moderator juga sudah menda­tangani pakta integritas bahwa mereka akan netral, menjaga integritas, dan mereka akan pro­fesional di dalam menjalankan tugas dari KPU.

Apabila ada moderator atau panelis yang melanggar pakta integritas, apa sanksinya?
Yang bersangkutan bisa dike­nakan sanksi pidana. Tetapi kami yakin bahwa yang dipilih oleh KPU, baik moderator atau juga panelis, mereka orang-orang yang dikenal publik punya integ­ritas dan kapasitas memadai.

Perubahan lainnya apa lagi?
Perubahan lainnya adalah kami menambah durasi debat kedua ini. Dalam debat pertama kan durasi debat hanya 90 menit, dan iklan 30 menit. Debat kali ini durasinya jadi 120 menit, di luar tayangan iklan berdurasi 30 menit. Artinya tayangan acara debat total akan berlangsung selama 2,5 jam. ***

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya