Berita

Politik

Pengusaha Medsos Juga Harus Punya Komitmen Tangkal Hoax

Pelajar Jangan Sekedar Penyebar Konten
KAMIS, 26 JANUARI 2017 | 04:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dr. Unifah Rosyidi mengatakan PGRI bertanggungjawab mendidik 54 juta siswa se Indonesia agar mampu mengenali dan menghadapi informasi bohong (hoax) dan fitnah.

Hal itu disampaikan Unifah Rosyidi dalam diskusi berjudul "Strategi Menang Melawan Hoax dan Fitnah" yang diadakan Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi, di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu Sore (25/1).

"Kita siap mengadakan literasi digital untuk para guru, namun kita butuh dukungan semua pihak. Banyak informasi aneh sekarang, seperti bumi itu datar, tips pengobatan yang mengada-ada, belum lagi berita-berita bohong yang bisa memecah persatuan bangsa, kami dari PGRI mengajak semua pihak, mari kita lindungi 54 juta siswa, poin-poin dari diskusi Komunikonten ini, akan kami bawa ke rapat PGRI," jelas Unifah Rosyidi.


Sementara itu, Direktur Eksekutif Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria menjelaskan siswa harus didorong jadi produsen konten sesuai minat dan bakatnya. Pemerintah pusat/daerah, kementerian/lembaga, dan organisasi swasta harus memperbanyak lomba-lomba yang mengajak siswa memproduksi konten.

"54 juta siswa harus jadi pembuat konten, bukan sekedar penyebar konten, mereka harus jadi generasi upload, bukan semata generasi download. Saya usul, agar siswa yang produktif memproduksi dan mengupload konten positif, inspiratif, kritik membangun di internet diberikan hadiah," ujar dia.

Hariqo menambahkan, solusi lain melawan hoax dan fitnah adalah, memanggil semua pengusaha medsos dan menagih komitmennya menghapus informasi hoax dan fitnah.

"Hoax dan fitnah bisa dideteksi dengan teknologi, tapi ini tidak akan akurat 100 persen, karenanya manual juga harus dilakukan. Jadi saran saya, mereka para pengusaha twitter, facebook, instagram, google dan lain-lain harus menambah SDM di kantornya masing-masing untuk menghadapi hoax dan fitnah. Teknologi oke, tapi pemantauan manual tetap harus dilakukan," jelas dia. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya