Berita

Foto/Net

Politik

PDIP Arab: Fahri Hamzah Menghina TKI

RABU, 25 JANUARI 2017 | 05:19 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan negara Saudi Arabia mengecam kicauan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah di jejaring sosial Twitter. Pada 24 Januari 2017, Fahri berkicau "Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela".

Ketua DPLN PDIP Saudi Arabia, Sharief Rachmat menilai, tidak pantas seorang pejabat negara apalagi yang notabene wakil rakyat mengutarakan ucapan tersebut.

"Jangan karena kepentingan dan ambisi politik, TKI dijadikan objek," kata Sharief di Jeddah, Saudi Arabia, seperti dalam keterangannya, Rabu (25/1).


Jelas dia, Fahri telah menghina profesis TKI. "Kalau Fahri Hamzah mengklaim tidak bermaksud menghina TKI, lalu kenapa status twitternya langsung dihapus setalah adanya kritik dan kecaman," tambahnya.

Sharief yang sudah tinggal di Saudi Arabia selama 31 tahun juga menyindir Fahri.

"Hebat sekali TKI yang dinilai babu dan pengemis bisa berkontribusi devisa negara triliuan rupiah, sedangkan Fahri Hamzah apa kontribusinya?" ungkapnya.

"Kedua orang tua saya kurang lebih 35 tahun menjadi TKI di Saudi Arabia. Saya bangga menjadi anak dari pasangan TKI. Mereka tidak mengemis dan mereka berjuang secara terhormat. Menjadi TKI bukanlah pekerjaan yang hina," ujar Sharief menutup komentarnya.

Ketua Umum Posko Perjuangan TKI (POSPERTKI) di Saudi Arabia, Ramida Muhammad mengatakan TKI bukanlah pengemis alias peminta-minta.

"Kami bukan pengemis, kami bekerja dengan segala kemampuan kami dengan niat mulia. Demi menafkahi keluarga kami dari hasil keringat sendiri yang mengucur lelah. Namun kami bangga menjadi TKI dari pada jadi biang korupsi," ucapnya. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya