Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah: Main Tutup Dan Main Larang Adalah Kelakuan Sok Kuasa

RABU, 25 JANUARI 2017 | 03:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ikut prihatin atas pelarangan diskusi publik di stasiun televisi.

"Prihatin dengan pelarangan diskusi publik di TV. Terakhir pelarangan itu dilakukan tahun 1998," kata politisi PKS ini di akun Twitter miliknya ‏@Fahrihamzah.

Fahri tidak menyebut di televisi mana pelarangan itu. Tapi ramai di media sosial, tayangan Indonesia Lawyer Club (ILC) batal disiarkan oleh tvOne, Selasa malam (24/1). (Baca: Karni Ilyas: Dengan Beribu Maaf, Diskusi ILC "Membidik Rizieq" Kami Batalkan)


Fahri bertanya apakah kita sudah kembali ke masa di mana negara juga bertugas memilihkan ingatan dan pikiran?

"Sungguh suatu yang ganjil. Kebebasan berbicara Yang dilindungi konstitusi tak lagi diindahkan," ungkapnya.

Menurut Fahri, apapun alasannya, pelarangan dan bredel adalah kelakuan rezim totalitarian.

"Kalau kalian tak sanggup mencerna pikiran rakyat jangan kalian larang. Tapi. Belajarlah mencerna," lanjutnya.

Masih kata Fahri, rakyat memerlukan negara yang cerdas dan memahami kerumitan percakapan orang-orang bebas.

"Rakyat Indonesia hari ini adalah rakyat bebas merdeka. Takkan mudah dibungkam dan diancam," tambahnya.

"Jika kalian tak sanggup mendengar maka tutup telinga dan menjauhlah dari percakapan. Percakapan bebas memerlukan pendengaran yang dewasa. Main tutup dan main larang adalah kelakuan sok kuasa," lanjut Fahri.

Tidak berhenti di situ, Fahri juga mentweet, "Berapa sih umur jabatan kalian? Selamanya? Jangan begitu...kita semua ini sementara".

"Ayo kembalikan hak publik untuk menonton perdebatan yang bermakna," ajaknya.

Dan berikut sambungan tweet Fahri Hamzah yang diakhiri dengan hastag #StopBredel.

"Jangan takut jika rakyat tambah kritis. Makin cerdas makin baik. Negara maju rakyatnya cerdas dan dewasa".
"Tapi rakyat yang lemah dan takut kepada aparat Pemerintah akan lahirkan negara lemah".
Hentikan larangan diskusi di ruang Publik. Pemerintahan justru Harus bicara di ruang terbuka. Jelaskan semua perkara".
"Ada banyak anak bangsa yang cerdas. Ada banyak yang mengerti persoalan. Ajak mereka".
"Kita semua pendukung negara. Mendukung negara dengan bicara bukan diam seribu bahasa".
"Mari nikmati Dialektika. Mari hentikan bredel dan larangan bicara. #StopBredel". [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya