. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri menegaskan pihaknya mendukunga konsep tata kelola baru sumber ekonomi dan energi di Indonesia versi Indonesia Raya Incorporated (IRI). Oleh karena itu jika sudah siap PPAD akan membawa konsep kemakmuran versi IRI kepada pemerintah.
Kiki menyampaikan hal itu saat berbicara sebagai keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) di hadapan 14 profesor dan doktor dari 14 perguruan tinggi se Indonesia, di Batam, Kepulauan Riau, Senin (23/1). Dikatakan IRI merupakan terobosan atas perwujudan nilai dalam sila kelima Pancasila yang menggaungkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat secara merata di wilayah Indonesia.
Bertemakan "Indonesia Raya Incorporated, Energi sebagai Alat Strategis Pemersatu Bangsa", FGD antara lain dihadiri Prof. Dr. Ir. Darsono MSi (Universitas Negeri Sebelas Maret), Dr. Syamsudin (Universitas Muhammadiyah), Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D (Universitas Gadjah Mada), Prof. Dr. Munawar Ismail, DEA (Universitas Brawijaya), Prof. Dr. Tulus Tambunan (Universitas Trisakti), Sari Wahyuni, Ph.D (Universitas Indonesia), Winata Wira SE, M.Ec (Universitas Maritim Raja Ali Haji); Dr. Ir. Bernaulus Saragih M.Sc. (Universitas Mulawarman), Dr. Y Tri Susilo, M.Si (Universitas Atma Jaya Yogyakarta), DR. Agus Trihatmoko (Universitas Surakarta), Prof. Dr. Werry Darta Taifur SE MA (Universitas Andalas), Prof. Dr. Syafir Akhlus MSc (Universitas Maritim Raja Ali Haji), dan perwakilan PPAD.
Selain pimpinan PPAD itu, sebanyak 14 akademisi secara bergantian memaparkan pandangan mereka dari berbagai tinjauan terkait IRI dalam FGD yang dipandu dosen ekonomi Universitas Indonesia Sari Wahyuni dan Pemimpin Redaksi
Batam Pos Yosh Suchari.
Dalam pemaparan Kiki, Indonesia kini berhadapan dengan kepungan dua kekuatan besar negara adidaya, Amerika Serikat dan Cina.
"IRI saya yakin mampu menjadi sebuah
breakthrough untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, saat ini Indonesia dihadapkan pada ancaman asing yang masuk secara
soft power," kata Kiki.
Mantan wakil KSAD itu menjelaskan, penetrasi hegomoni dua kekuatan dunia itu masuk secara halus melalui instrumen sosial, budaya, ekonomi dan politik.
"Kalau dulu, penguasaan sebuah negara menggunakan hard power, kekuatan militer. kini mereka masuk dengan
kulo nuwun, cara halus," katanya.
Kiki juga menyiratkan, perang tanpa wujud alias
proxy war itu bertujuan agar Indonesia terus berada dalam instabilitas.
Ia meyakini ada desain besar atas terjadinya konflik horizontal yang terjadi belakangan dalam masyarakat. Ia khawatir, situasi ini akan berujung pada perpecahan dan disintegritas jika dibiarkan.
"Ada indikasi
by design yang bertujuan agar Indonesia tak menjadi besar dan terus tidak stabil. Situasi seperti ini jadi ancaman nyata yang ditandai melunturnya nilai Pancasila serta menipisnya toleransi," papar Kiki.
Tujuan akhir dari
proxy war tersebut, lanjut Kiki, adalah penguasaan sumber daya dan energi yang ada di Indonesia. Satu di antara cara yang digunakan adalah melalui jalur politik.
"Konon katanya, sudah ada lebih dari 100 UU yang lahir sebagai turunan dari amendemen UUD 1945 yang terpengaruh kepentingan asing," tuturnya.
Tapi Kiki mengisyaratkan sebuah optimisme, serangan asing tersebut bisa ditangkal apabila kemakmuran terjadi secara merata di Indonesia. Oleh karena itu, konsep kemakmuran versi IRI ini jika sudah siap akan dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan terutama pemerintah.
Dengan demikian, dijelaskan lebih lanjut, bisa jadi konsep dasar bagaimana sumber ekonomi dan energi dapat tersalurkan secara merata dalam skema wawasan nusantara. Jika kemakmuran terjadi secara merata, maka tiap wilayah di Indonesia akan terikat bukan hanya kesatuan teritorial, tetapi juga sosial, politik, ekonomi dan budaya.
"Pada aspek itu, PPAD berada di belakang IRI. Kami akan terus mendorong konsep ini," ujarnya.
Indonesia Raya Incorporated (IRI) diinisiasi AM Putut Prabantoro, Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada-Semangat Satu Bangsa (dari wartawan, oleh wartawan, untuk Indonesia). Menurut Putut Prabantoro, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia diusulkan dengan menerapkan konsep perekonomian IRI. Dalam IRI, konsep dasar ekonomi mesyaratkan adanya perkawinan antara BUMN dan BUMD di sebuah sumber ekonomi dengan melibatkan penyertaan modal dari BUMD Provinsi dan BUMD Kabupaten seluruh Indonesia.
Konsep ekonomi bertumbuh dari daerah dan bukan dari pusat. Oleh karena itu, BUMN akan bertindak sebagai lokomotif perekonomian dan akan menarik gerbong-gerbong perekonomian dari daerah. BUMN-BUMN yang sehat dan kuat akan menjadi lokomotif perekonomian bagi BUMD.
Untuk menegaskan soal Dikuasai Negara†yang termaksud dalam pasal 33 UUD 1945 diwujudkan dalam bentuk penguasaan minimal oleh pemerintah (pusat, provinsi atau kabupaten) atas badan usaha masing-masing.
"Momentum IRI ini sangat tepat ketika kita juga melihat bahwa BUMN selama ini menjadi sapi perahan atau diselewengkan oleh manajemennya. Dengan perkawinan antara BUMN dan BUMD serta menjual sahamnya kepada seluruh BUMD di Indonesia, pengawasan akan terjadi oleh stake holder seluruh Indonesia karena ada participating interest yang ada di sumber ekonomi tersebut," tegas Putut Prabantoro.
[rus]
