. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menerima aduan dari Pengamat Keudaraan dan Penerbangan Indonesia atau Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW) di Ruang Pleno Fraksi, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (24/1).
Aduan yang berlangsung dalam rangka Hari Aspirasi itu diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana, Anggota Komisi V Sigit Sosiantomo, dan Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.
Dalam aduannya, Wakil Ketua IAAW Juwono Kolbioen memaparkan bahwa kedaulatan Indonesia di wilayah udara, khususnya yang ada di wilayah Batam, Natuna dan Kepulauan Riau, sangat terancam karena dikontrol oleh negara asing, yaitu Singapura, dalam bentuk Wilayah Informasi Penerbangan atau Flight Information Region (FIR).
"Dalam hal ini karena adanya sebagian wilayah Indonesia yang dikontrol oleh Singapura, dan itu terus berjalan selama 70 tahun," jelas Juwono dalam pertemuan itu seperti rilis Fraksi PKS.
Juwono menegaskan dengan adanya intervensi Singapura di wilayah udara tersebut, akan memengaruhi tidak hanya kedaulatan, tapi juga keamanan nasional serta kerugian ekonomi juga sangat besar.
"Satu hal lagi yang perlu kita lihat, Singapura tidak hanya mengontrol ruang udara di wilayah Natuna dan Kepulauan Riau, bahkan bisa jadi di seluruh wilayah Indonesia. Apa jadinya kalau seluruh wilayah Indonesia dikontrol asing? Kalau mengontrol udara, berarti mengontrol semuanya,†tegas purnawirawan Marsekal Pertama (Marsma) TNI AL itu.
Oleh karena itu, Juwono bersama IAAW, mendorong Fraksi PKS agar mengingat kembali persoalan Kedaulatan Indonesia yang termaktub dalam Deklarasi Juanda tahun 1957 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Dimana dalam dua kesepakatan tersebut Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
"Kita harus ingat bahwa Deklarasi Juanda tahun 1957 dan UNCLOS tahun 1982 yang meningkatkan wilayah Indonesia hingga 2,5 kali lipat, faktanya, kita tidak bisa mengambil manfaat yang berhubungan dengan kesejahteraan Indonesia," jelas Juwono.
Bahkan, tambah Juwono, menurut data dari IIAW, disebutkan bahwa terdapat 600 pilot asing yang bekerja di Indonesia.
"Sedangkan, 800 pilot Indonsia tidak dapat bekerja dan jumlah tersebut akan terus bertambah," tukasnya.
[rus]
