Rekrutmen Pimpinan OJK Harus Bebas Kepentingan Politik

Di tahun 2017, Indonesia harus menjadikan hukum sebagai garda terdepan, terutama mengenai kedudukan dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memonitor pola pengelolaan ekonomi Indonesia.

Begitu harap Sekretaris Jenderal DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bob Hasan dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Selasa (24/1).

Dijelaskan Bob, semenjak OJK didirikan, sepak terjang perjalanan dalam mengkoordinir fungsi lembaga-lembaga keuangan di Indonesia menunjukan hal yang positif. Oleh karena itu, dia berharap ke depan OJK bisa lebih ditingkatkan.

"Yang penting jangan terpaku pada pujian dan ‘jangan lebay’. Mengapa saya dapat mengatakan itu? Karena lembaga tersebut (OJK) harus mampu bertindak dan bekerja secara profesional dan proporsional, jangan terkesan hanya asal-asalan kerjanya sampai dengan pola rekrutmen pimpinan OJK harus independen dan tidak terikat dengan faksionalisasi politik," ujarnya.

Untuk itu, Bob meminta agar pola rekrutmen di OJK terukur. Ini mengingat ancaman yang saat ini dihadapi bukan hanya berasal dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri.

Proses rekrutmen yang sangat mudah, lanjutnya hanya akan melahirkan pengurusan yang tidak profesional. Bob mengajak kepada insan pemerintah maupun anggota parlemen untuk tidak menempatkan posisi pemilihan pengurus OJK seperti pilkada.

"Yang penting warga negara Indonesia. Pendidikan tidak khusus, jadi seperti penerimaan tenaga kerja. Jadi pemerintah dan DPR harus memperbaiki pola rekrutmennya," tutup Bob. [ian]