. Kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pilkada dengan satu pasangan calon (Paslon) sangat dibutuhkan. Pemilih masih mempunyai alternatif lain dalam menentukan hak pilihnya walaupun Pilkada tersebut hanya diikuti oleh paslon tunggal.
"Sebetulnya pilihan itu ada alternatifnya. Bisa memilih Paslon atau tidak memilih. Tapi itu harus dinyatakan, bukan kemudian tidak hadir pada proses pemungutan suara," ungkap Anggota KPU RI Hadar Nafis Gumay dilansir dari situs KPU, Selasa (24/1).
Jika tidak setuju dengan Paslon yang ada, pemilih bisa menentukan pilihannya dengan mencoblos kotak kosong yang terdapat di surat suara.
"Ini memang agak unik, tapi inilah demokrasi kita di Indonesia, tentu ini baru. Dan ini sesuatu yg secara aturan main diperbolehkan. Tidak apa-apa. Jadi Pilkada dengan satu Paslon itu ada di sistem negara kita," lanjutnya.
Hal itu diungkapkan Hadar saat melakukan sosialisasi tata cara pemungutan suara kepada para pemilih dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Kabupaten Landak 2017, yang digelar di Taman Kota Intan, Landak, Kalimantan Barat, Sabtu (21/1). Seperti yang diketahui, Kabupaten Landak merupakan salah satu dari sembilan daerah yang pilkadanya hanya diikuti oleh satu paslon.
Hadar menambahkan, jika nantinya yang memperoleh suara terbanyak adalah paslon, maka Paslon tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang dan Landak akan mempunyai Bupati yang definitif.
Begitu juga sebaliknya, jika yang memperoleh suara terbanyak adalah kotak kosong, itu berarti masyarakat tidak setuju dengan calon tersebut dan akan digelar kembali Pilkada pada tahun berikutnya. Dan pemerintah akan menunjuk penjabat dalam memimpin pemerintahan di Kabupaten Landak.
"Makanya pelajari betul konsekuensi Bapak Ibu dalam memilih karena ini merupakan hal yang penting. Tentukan pilihan berdasarkan pertimbangan masing-masing," tukas Hadar.
[rus]
