. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Walikota Jakarta Pusat yang juga Calon Wagub DKI Jakarta, Sylviana Murni, Jumat besok (20/1).
Sylvi akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial Pemrov DKI di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Tahun 2014 dan 2015.
Ketua DPP Partai Demokrat, Andi Arief, melihat pemanggilan Sylvi ini adalah bentuk kriminalisasi.
"Meski dikriminalisasi, sebaiknya Ibu Sylvi hadir saja permintaan keterangan Polisi. Biar Istana girang, dikira Ahok menang dg cara ini?" kata dia lewat akun twitter miliknya
@andiariefaa, Kamis (19/1).
Menurut Andi Arief, sejarah akan mencatat, meski belum tentu berhasil di Pilkada DKI Jakarta 2017, tetapi Presiden Joko Widodo sudah memperalat polisi menjegal pasangan Sylvi di Pilkada DKI, Agus Harimurti Yudhoyono.
"Ibu Sylvi diganggu Jokowi lewat tuduhan saat jadi walikota. Lupa bahwa Walikota Jakarta tidak kelola anggaran, DPRD 2 kagak ada," katanya.
"Pengelola Dana bansos itu centralistik di Jakarta, ada pada Gubernur dan Wakil Gubernur, misalnya Guntur Romli dapat bansos dari Ahok," lanjut Andi Arief dalam ciutannya.
Jelas Andi Arief, agar kita mengerti bahwa sedang terjadi kriminalisasi oleh Jokowi pada Sylvi, maka harus mengerti postur anggaran dan postur pemerintahan DKI.
"Kalau mau mengalahkan AHY-Sylvi, baiknya Jokowi cuti jadi Presiden dan kampanye untuk Ahok. Itu juga belum tentu menolong. Catat, upaya Jokowi menjegal AHY belum tentu berhasil," ucapnya.
"Cerita seorang menteri yang berkantor di Istana, Jokowi tidak rela Ahok kalah, "potong leher saya" kalau ahok kalah," kata menteri itu," ujar Andi Arief melanjutkan.
Masih kata Andi Arief, Jokowi merasa cemas kekuasaannya hilang jika "anak ingusan" itu menang.
"Kasus Sylvi menurut saya akan mentah. Saya khawatir AHY dihabisi dg cara lain. Menghadapi orang kuasa yang pikirannya pendek, lebih baik pengamanan ekstra ketat dilakukan pada AHY," ungkap Andi Arief.
[rus]
