Berita

Foto/Net

Politik

Gerindra Pertanyakan Alasan Pemerintah Impor Profesor

KAMIS, 19 JANUARI 2017 | 11:51 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pimpinan Komisi X DPR mempertanyakan rencana Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang berencana mengimpor atau mendatangkan gurubesar atau profesor ke Tanah Air. Dikhawatirkan, para profesor yang bukan berasal dari Indonesia tidak memahami NKRI.

"Saya juga khawatir, kalau profesor yang datang dari luar negeri, sejauh mana nanti pemahamannya terhadap NKRI. Saya khawatir mereka minim pemahaman terhadap NKRI," kata Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Gerindra, Sutan Adil Hendra, Kamis (18/1).

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Kemenristekdikti agar melakukan pertimbangan dan memberikan alasan yang konkrit terkait rencana itu. Dimana seharusnya pemerintah lebih mengutamakan profesor milik bangsa sendiri.


"Keluhan yang kita dapat dari teman-teman yang sudah menjadi profesor dan sudah berjuang habis-habisan untuk memperoleh profesor dan melampaui persyaratan-persyaratan, begitu sudah mendapat gelar profesor, malah tidak bisa didayagunakan," ujar Sutan.

Ia berharap, Kemenristekdikti lebih mengutamakan profesor dalam negeri, untuk didayagunakan di berbagai sektor pendidikan.

"Kemenristekdikti menjadi sesuatu kewajiban, untuk memperdayagunakan dan mengakomodir profesor-profesor dalam negeri, karena mereka juga punya angka kredit," imbuh Sutan.

Di satu sisi, Sutan meminta kepada Kemenristekdikti agar terbuka, kenapa tidak mendayagunakan profesor dalam negeri secara maksimal.

"Kenapa Menristekdikti harus impor. Padahal kita bunya banyak profesor," tukasnya seperti dilansir dari Parlmentaria.

Diketahui, Menristekdikti Mohamad Nasir mewacanakan masuknya 500 profesor dari luar negeri sebagai pemicu suasana akademik di segala aspek pada perguruan tinggi dalam negeri. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya