. Sekretaris Kabinet Pramono Anung kembali mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo saat Rapat Terbatas beberapa waktu lalu pada Rapat Pimpinan TNI Tahun 2017, di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (17/1).
"Arahan Presiden pada ratas beberapa waktu lalu, TNI jangan hanya terkonsentrasi di Jawa. Harus ada pemikiran baru, harus ada ruang baru untuk menjaga Republik Indonesia ini," kata Pramono.
Menurut Pramono, pada ratas diusulkan agar konsep gelar pasukan TNI memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional yang tidak lagi bersifat Jawa sentris tapi harus Indonesia sentris.
Pramono juga menyinggung tentang peran TNI dalam pembangunan, diantaranya operasi militer selain perang, seperti memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, mengamankan wilayah perbatasan, serta dalam revolusi mental dan pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan alutsista.
Mengenai fokus pembangunan pemerintahan saat ini, menurut Pramono, bertumpu pada pemerataan. Pertama, pembangunan harus dilakukan secara Indonesia sentris, maka pembangunan dimulai dari pinggiran, termasuk di dalamnya membuat pemerataan harga di Jawa dan di luar Jawa.
"Contoh sederhana saat ini adalah Papua, harga BBM sudah bisa Rp 6.450. Sebentar lagi semen, formulasinya sedang dicari bagaimana harga semen di luar Jawa bisa sama, bisa Rp 70.000-80.000," terang Pramono.
Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pramono menekankan, pertumbuhan ekonomi ini harus berkualitas, dan pertumbuhan yang berkualitas ini bisa diwujudkan apabila inflasi bisa dijaga.
Ketiga, membuka akses kepada rakyat terhadap sumber modal. Untuk itu atas instruksi Presiden, ungkap Seskab, pada tahun 2017 ini pemerintah menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang semula 9 persen menjadi 7 persen.
"Hal inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka sistemnya akan dipermudah agar bagi siapapun bisa mendapatkan KUR," ujar politisi PDIP itu seperti dilansir dari situs Setkab.
Keempat, menurunkan angka pengangguran dan mempersiapkan tenaga kerja yang mumpuni. Kelima, pemerataan kualitas pendidikan. Serta, keenam, meningkatan kualitas pelayanan publik.
"Saudara-saudara sekalian, sudah 71 tahun merdeka ternyata angkatan kerja kita 42,5 persen adalah lulusan SD, 68 persen adalah SD plus SMP. Ini adalah angka yang tentunya perlu pembenahan bersama," papar Pramono.
[rus]
