Pemerintah diminta hati-hati melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
Pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada Tri Widodo mengatakan, aturan baru yang telah berlaku sejak 30 Desember 2016 ini sangat berbahaya karena salah satunya pemindahan atau penjualan aset negara menjadi sangat mudah tanpa pengawasan DPR. Dalam PP ini, pemerintah terkesan meninggalkan peran DPR sebagai wakil rakyat.
"PP 72 ini kalau saya boleh katakan, cacat hukum dan sangat berbahaya, aset negara bisa diperdagangkan dengan mudahnya berdasarkan ketentuan perusahaan," kata dia.
Tri melanjutkan, pemerintah terkesan terburu-buru dan tidak cerdas dalam pembuatan PP ini karena terkesan memihak pada kepentingan tertentu. Salah satunya terkait holding BUMN yang saat ini masih menjadi topik pembahasan antara pemerintah dan DPR yang tak kunjung selesai.
"Pemerintah kan menghendaki untuk holding, itu sebetulnya sah-sah saja untuk holdingnya, tapi kalau caranya demikian, dengan PP 72 tadi, ini terkesan memaksakan memang," ujarnya.
Dalam PP tersebut, tertulis di Pasal 2A yakni:
(1) Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 2A itu justu bertentangan dengan Pasal 2. Dalam Pasal 2 disebutkan penyertaan modal negara dari APBN yaitu saham negara di BUMN atau Perseroan Terbatan (swasta). Namun pada Pasal 2A disebutkan saham negara di BUMN atau Perseroan Terbatan Tidak Perlu Pakai Mekanisme APBN.
"Tidak masuk akal jika mekanisme penyertaan modal negara dari APBN tidak memerlukan mekanisme APBN, ini jelas melanggar dan bertentangan sehingga pemerintah harus berpikir matang-matang mengenai pelaksanaan PP ini," imbuhnya.
Tri mengingatkan, jangan sampai ada BUMN yang nantinya jadi milik swasta atau asing akibat pemerintah tidak meminta pertimbangan DPR dan mengabaikan mekanisme APBN terhadap penyertaan modal tersebut.
Seperti yang terjadi pada Indosat dan pembentukan holding semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Indosat mengalami nasib buruk karena sahamnnya kini dimiliki Singapore Technologies Telemedia (STT). Akibatnya, STT bisa kapan saja mengalihkan aset/saham yang sebelumnya milik negara ke pihak lain dengan mekanisme korporasi.
Lain halnya dengan Semen Indonesia. Perusahaan semen plat merah yang berada di bawah holding ini statusnya sebagai BUMN hilang karena menjadi anak usaha dari Semen Padang.
"Maka jika PP ini dilanjutkan, akan semakin banyak perusahaan yang bernasib sama dengan dua perusahaan tersebut," ujarnya.
[wid]
