Berita

Zainul Majdi/Net

Wawancara

WAWANCARA

Zainul Majdi: Tanggap Darurat Banjir Bima Sampai 19 Januari, Insya Allah Terkonsolidir

SENIN, 16 JANUARI 2017 | 08:12 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Masa tanggap darurat banjir bandang di Kota Bima, Nusa Tengara Barat (NTB) diperpanjang hingga 19 Januari 2017. Semula masa tanggap darurat berakhir 5 Januari 2017.

Selama masa perpanjangan ada lima poin kegiatan utama. Pertama penanganan pascaben­cana berupa optimalisasi dapur umum dengan memusatkan pelayanan hanya di Pemkot Bima.Kedua, memastikan korban yang rumahnya rusak berat atau hanyut memperoleh jaminan hidup, peralatan rumah tangga, dan pembangunan rumah.

Total jaminan hidup yang telah diberikan Kemensos yakni senilai Rp1,32 miliar dengan perincian Rp 1,2 miliar kepada 1.335 jiwa di Kota Bima dan Rp 120,6 juta kepada 134 jiwa di Kabupaten Bima. Masing-masing jiwa memperoleh Rp 900 ribu untuk tiga bulan.


Ketiga, Kemensos melaku­kan peninjauan berkala bagi masyarakat yang masih tinggal di pengungsian. Keempat, optimalisasi gerakan kerelawanan sosial untuk kebersihan lingkungan rumah, sarana pendidikan,sarana kesehatan, dan fasilitas sosial. Terakhir melakukan rotasi anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang berasal dari kabupaten terdekat dengan Kota Bima. Berikut pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru HM Zainul Majdi;

Kajian Anda, faktor apa sebenarnya yang menyebab­kan terjadinya bencana banjir bandang ini?
Itu sebenarnya bagaimana kesesuaian. Kesesuaian antara pembangunan dengan tata ruang misalnya. Jadi apakah ada hal-hal di tata ruang itu yang belum terimplementasikan dengan baik. Kawasan-kawasan yang meru­pakan serapan, apakah masih terjaga atau tidak. Kemudian, lebih jauh dari itu ya kita menga­mankan hutan kita.

Kenapa dengan hutannya?
Karena, saya dapat informasi Pak Danrem (Komandan Korem) kemarin keliling pakai helikopter, itu di bagian atas di hulu, daerah Mawu itu hampir rata penggundulan hutannya.

Lalu?
Jadi, itu kan kombinasi dari semua ya. Geografis Bima ini letaknya di muara, curah hujan yang sangat tinggi. Dan juga ada penggundulan hutan yang masif. Sehingga daerah resapan itu habis.

Apa akan dilakukan inves­tigasi, siapa cukong di balik penggundulan hutan?
Investigasi dalam makna in­trospeksi iya. Tetapi dimana pun bencana kayak begini kan tidak perlu saling salah-menyalahkan. Namun, karena salah satu indikasi sebab utamanya itu adalah penggundulan hutan, ya tentu tindakan represif untuk menindak para pelaku illegal logging.

Tindakan represif seperti apa itu konkretnya?
Saya pikir kita punya Polhut, Kepolisian, TNI, ya kita beresin rame-rame. Tangkap-tangkapin bandar-bandarnya. Masukin penjara.

Di awal-awal kejadian, ban­yak keluhan masyarakat atas lambatnya penanganan dari pemerintah?
Ya memang, ini bencana baru tumben terjadi. Seumur-umur ada terjadi di kota Bima. Jadi semua pihak, walaupun secara teori kita sudah diajari simulasi dan segala macam, tapi begitu kejadian kita kaget semuanya. Ini masif sekali, mungkin di da­lam distribusi bantuan itu tidak serta merta dilaksanakan dengan solid, ada kekurangan-kekuran­gan. Tapi terus dibenahi. Pak Danrem di sini selalu standby, dari tanggal 22 (Desember), jadi beliau terus memimpin, termasuk distribusi bantuan.

Sejauh ini bantuan dari pe­merintah pusat bagaimana?

Perhatian dari pemimpin na­sional itu besar sekali. Insya Allah, dengan demikian upaya kita untuk tanggap darurat akan lebih terkonsolidir.

Nah nanti pasca-tanggap daru­rat, upaya rehabilitasi juga akan lebih bagus. Insya Allah, mudah-mudahan.

Terakhir, pesan Anda untuk warga Bima?

Yang paling utama, sikapi den­gan sabar. Sabar itu adalah untuk ketahanan fisik kita, ketahanan mental, saling mengingatkan. Jangan sampai dalam situasi seperti ini kita saling salah menyalahkan. Ada kekurangan misalnya dalam distribusi, atau makanan kurang sesuai dengan harapan ya kita terus perbaiki. Tapi intinya, yakinlah bahwa pemerintah itu sungguh-sungguh bekerja untuk menangani itu. ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya