Menteri Siti mempertanyakan kesigapan Pemprov DKI Jakarta memenuhi syarat kelanjutan pembangunan reÂklamasi Teluk Jakarta. Soalnya, Pemprov belum menyerÂahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk proyek tersebut.
Kementerian LHK memÂberikan waktu 120 hari terhitung sejak 26 Desember 2016, atau sejak sanksi terhadap proyek reÂklamasi tersebut diperpanjang.
Siti menjelaskan, KLHS merupakan syarat bagi para pengembang untuk membuat analiÂsis dampak lingkungan (Amdal) baru. Kata Siti, pembuatan amdal baru itu terbilang cukup rumit, karena harus terinteÂgrasi dengan Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), atau proyek tanggul raksasa pemerintah pusat.
"Amdal tersebut juga harusmengakomodir kebutuhan neÂlayan di Teluk Jakarta. Bagaimana nasibnya pemerintah harus memberikan jaminan yang lebih baik. Kalau nelayan berputar terlalu jauh, harus ada dermaga dia buat nempel di daerah situ," jelasnya.
Pemerintah Pusat sebelumnya telah memutuskan untuk menghÂentikan sementara proyek reklaÂmasi, termasuk di Teluk Jakarta. Keputusan itu diambil dalam rapat antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, serta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian, oleh Menko Maritim pengganti Rizal, Luhut Pandjaitan, reklamasi itu dilanjutkan. Berikut pernyataan Menteri Siti terkait reklamasi Teluk Jakarta dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karÂhutla);
Terhadap permintaan agar pemerintah DKI segera meÂnyerahkan KLHS?Responnya positif. Pihak Pemprov DKI Jakarta menyatakan siap untuk mempercepat KLHS. Untuk itu kami berharap kalau bisa cepat (diselesaikan KLHS-nya), ngapain lama-lama. DKI juga kan punya kerjaan banyak, aroma positifnya harus ada unÂtuk decision.
Caranya?Badan Pengelola Lingkungan hidup Daerah (BPLHD) dan Dinas Kebersihan kan sudah bergabung menjadi Dinas lingÂkungan hidup dan Kebersihan. Integrasi itu diharapkan bisa mempercepat rentang kendali koordinasi dan langkah-langkah yang lebih teknis.
Terkait permintaan untuk membuat amdal baru baÂgaimana?Sama, responnya positif. Pemprov DKI Jakarta juga suÂdah setuju untuk melakukan suÂpervisi terhadap amdal Pulau C, D, dan G yang harus diperbarui. Kementerian LHK sudah memÂberikan rambu-rambu pedoman dan fasilitasi ke Pemprov DKI.
Kenapa sih amdalnya harus diperbarui?Karena sebelumnya amdal yang digunakan hanya untuk proyek reklamasi, bukan pembangunan di atas pulau reklamasi.
Anda kan meminta agar reklamasi tertintegrasi denÂgan proyek tanggul raksasa pemerintah pusat. Ada arahan khusus terkait hal itu?Tidak ada yang khusus. Tapi tadi kami sudah arahkan agar Pemprov DKIJakarta memÂbangun komunikasi interakÂtif dengan Pemda Banten dan Jawa Barat (Jabar). Selain itu juga kami minta agar berkoorÂdinasi dengan Bappenas, saat ini proyek tanggul raksasa itu sedang digarap di Bappenas.
Tahun kemarin kan kembali terjadi musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Nah prediksi untuk tahun ini bagaimana?Prediksinya 2017 lebih buruk dari pada tahun lalu, karena sekarang iklimnya lebih kering.
Daerah mana saja yang palingrawan?Daerah-daerah seperti Riau, Sumatera Selatan, Jambi, karena punya karakter dua kali musim kemarau dalam satu tahun, yakni akhir Januari-akhir April dan Juni-Oktober. Musim keÂmarau harusnya mulai terjadi di akhir Januari ini. Namun, hingga pertengahan Januari ini, musim penghujan belum menunjukan akan berakhir. Jadi kita agak seÂlamat di Mei, tapi itu belum juga karena masih nyambung, ya.
Apa yang pemerintah lakuÂkan guna menghadapinya?Kami terus melakukan pemanÂtauan potensi kebakaran hutan. Sejak 31 Desember kemarin, setiap hari kami memantau titik api. Pada tanggal itu, ada api di Kalimantan Tengah, 2 Januari 2017 di Pontianak, dan 8 Januari di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat belum mati, hari ini diÂberesin karena di daerah terjal.
Tidak ada upaya pencegaÂhan yang bisa dilakukan?Sejak awal 2016, pemerintah konsisten melaksanakan proÂgram pencegah kebakaran lahan, yakni mengirimkan helikopter berisi air dan modifikasi cuaca.
Selain itu, hingga akhir 2016, pemerintah telah membangun 15.615 sekat kanal, 2.581 embung dan 516 sumur bor demi menceÂgah kebakaran lahan. ***
