Berita

Fuad Bawazier/Net

Bisnis

Arus Balik Mazhab Ekonomi Dunia?

SENIN, 16 JANUARI 2017 | 07:40 WIB | OLEH: FUAD BAWAZIER

DUA negara pelopor mazhab globalisasi ekonomi/free trade/privatisasi/kapitalisme dengan pasar bebas adalah Amerika Serkat (AS) dan Inggris. Dimulai sejak Presiden Ronald Reagan dan PM Margareth Thatcher. Dengan bantuan IMF, Bank Dunia, WTO dan sebagainya, gerakan mazhab ekonomi ini dengan cepat mendunia.

China yang baru bangun dari tidur lamanya segera memanfaatkan gelombang globalisasi dengan sistem kapitalisme dan free trade ini dan sukses besar mendongkrak pertumbuhan ekonominya melalui arus masuk investasi dan teknologi ke negerinya sehingga menjadi negara dengan cadangan valas terbesar di dunia, melebihi 3 triliun US dolar.

Kini China diperhitungkan di kancah internasional sebagai salah satu adidaya ekonomi dan militer. Hebatnya China mampu memanfaatkan gelombang kapitalisme pasar bebas dunia yang digerakkan negara-negara Barat ini tanpa mengubah sistem politik dan ketatanegaraan di dalam negerinya.


Sebaliknya Indonesia, negeri yang sebenarnya paling tidak (belum) siap menghadapi gelombang perubahan yang dipelopori Amerika dan Inggris itu, tetapi paling getol mendukungnya. Sampai-samapi konstitusi dan sistem ketatanegaraannya ikut drastis diubah.

Bila China berhasil mengubah negerinya menjadi produsen dan eksportir utama dunia, Indonesia justru semakin bergantung pada import dan menjadi sasaran konsumen dunia.

Dalam 3 dekade perkembangannya, mazhab ini mulai menuai kritik dahsyat terutama dari kelompok masyarakat yang merasa dirugikan. Sangat mengejutkan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) yang lahir sebagai produk dari mazhab globalisasi pasar bebas.

Kini Donald Trump, pengusaha yang amat mempercayai ekonomi pasar dan peran swasta dalam ekonomi, terpilih sebagai Presiden Amerika. Sejak awal masa kampanyenya Trump menyerang praktik-praktik globalisasi dan free trade and investment. Trump lebih mempercayai ekonomi nasional dengan sistem proteksionisme baik dalam bidang investasi maupun perdagangan.

Dua negara besar ini, USA dan UK, selalu dikenal mampu mewarnai wajah atau ideologi ekonomi dunia. Karena itu, bila trend yang terjadi di Inggris dan Amerika ini berlanjut, nampaknya dunia akan kembali mengatur sistem ekonominya dengan cara lama alias sistem proteksionisme yang dinilai sebagai instrumen koreksi atas ketimpangan ekonomi antar negara. Trump atau Amerika mulai melarang produsen otomotif yang akan memasarkan produksinya ke USA mendirikan pabrik baru di Meksiko. Rencana TPP (Trans Pacific Partnership) dihentikan. Sistem tarif (bea masuk) akan digencarkan lagi di Amerika. Perlindungan terhadap buruh di dalam negeri mereka akan diutamakan.

Dapat diperkirakan kebijakan ekonomi baru Inggris dan Amerika ini akan terus berlanjut dan pelan-pelan menggerogoti arus kebebasan globalisasi free trade dan investasi yang mereka nilai lebih menguntungkan China. Sehingga Amerika dibawah Trump kini menyerukan "MAKE AMERICA GREAT AGAIN".

Sementara itu, Indonesia yang jelas-jelas kedodoran dalam mengikuti arus globalisasi free trade dan kapitalisme internasional, justru semakin getol dan latah mendukungnya sampai sampai hampir telanjang bulat tanpa proteksi apapun. Seakan akan sedang menyerukan "MAKE INDONESIA OCCUPIED AGAIN".

Praktis semua kekayaan alam, industri strategis dan barang-barang konsumsi sehari hari sudah dikuasai asing. Saking globalisasinya, pulau-pulau dan posisi-posisi atau jabatan-jabatan strategispun akan "diglobalisasikan" atau ditawarkan ke asing. Konon para pekerja hiburan malam dan pekerja iseng pemuas hidung belang juga sudah dijarah pendatang asing. Lalu apa yang tersisa untuk anak bangsa ini? Wallahualam bisawab. [***]

Penulis adalah mantan Menteri Keuangan era Orde Baru

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya