Berita

Fuad Bawazier/Net

Bisnis

Arus Balik Mazhab Ekonomi Dunia?

SENIN, 16 JANUARI 2017 | 07:40 WIB | OLEH: FUAD BAWAZIER

DUA negara pelopor mazhab globalisasi ekonomi/free trade/privatisasi/kapitalisme dengan pasar bebas adalah Amerika Serkat (AS) dan Inggris. Dimulai sejak Presiden Ronald Reagan dan PM Margareth Thatcher. Dengan bantuan IMF, Bank Dunia, WTO dan sebagainya, gerakan mazhab ekonomi ini dengan cepat mendunia.

China yang baru bangun dari tidur lamanya segera memanfaatkan gelombang globalisasi dengan sistem kapitalisme dan free trade ini dan sukses besar mendongkrak pertumbuhan ekonominya melalui arus masuk investasi dan teknologi ke negerinya sehingga menjadi negara dengan cadangan valas terbesar di dunia, melebihi 3 triliun US dolar.

Kini China diperhitungkan di kancah internasional sebagai salah satu adidaya ekonomi dan militer. Hebatnya China mampu memanfaatkan gelombang kapitalisme pasar bebas dunia yang digerakkan negara-negara Barat ini tanpa mengubah sistem politik dan ketatanegaraan di dalam negerinya.


Sebaliknya Indonesia, negeri yang sebenarnya paling tidak (belum) siap menghadapi gelombang perubahan yang dipelopori Amerika dan Inggris itu, tetapi paling getol mendukungnya. Sampai-samapi konstitusi dan sistem ketatanegaraannya ikut drastis diubah.

Bila China berhasil mengubah negerinya menjadi produsen dan eksportir utama dunia, Indonesia justru semakin bergantung pada import dan menjadi sasaran konsumen dunia.

Dalam 3 dekade perkembangannya, mazhab ini mulai menuai kritik dahsyat terutama dari kelompok masyarakat yang merasa dirugikan. Sangat mengejutkan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) yang lahir sebagai produk dari mazhab globalisasi pasar bebas.

Kini Donald Trump, pengusaha yang amat mempercayai ekonomi pasar dan peran swasta dalam ekonomi, terpilih sebagai Presiden Amerika. Sejak awal masa kampanyenya Trump menyerang praktik-praktik globalisasi dan free trade and investment. Trump lebih mempercayai ekonomi nasional dengan sistem proteksionisme baik dalam bidang investasi maupun perdagangan.

Dua negara besar ini, USA dan UK, selalu dikenal mampu mewarnai wajah atau ideologi ekonomi dunia. Karena itu, bila trend yang terjadi di Inggris dan Amerika ini berlanjut, nampaknya dunia akan kembali mengatur sistem ekonominya dengan cara lama alias sistem proteksionisme yang dinilai sebagai instrumen koreksi atas ketimpangan ekonomi antar negara. Trump atau Amerika mulai melarang produsen otomotif yang akan memasarkan produksinya ke USA mendirikan pabrik baru di Meksiko. Rencana TPP (Trans Pacific Partnership) dihentikan. Sistem tarif (bea masuk) akan digencarkan lagi di Amerika. Perlindungan terhadap buruh di dalam negeri mereka akan diutamakan.

Dapat diperkirakan kebijakan ekonomi baru Inggris dan Amerika ini akan terus berlanjut dan pelan-pelan menggerogoti arus kebebasan globalisasi free trade dan investasi yang mereka nilai lebih menguntungkan China. Sehingga Amerika dibawah Trump kini menyerukan "MAKE AMERICA GREAT AGAIN".

Sementara itu, Indonesia yang jelas-jelas kedodoran dalam mengikuti arus globalisasi free trade dan kapitalisme internasional, justru semakin getol dan latah mendukungnya sampai sampai hampir telanjang bulat tanpa proteksi apapun. Seakan akan sedang menyerukan "MAKE INDONESIA OCCUPIED AGAIN".

Praktis semua kekayaan alam, industri strategis dan barang-barang konsumsi sehari hari sudah dikuasai asing. Saking globalisasinya, pulau-pulau dan posisi-posisi atau jabatan-jabatan strategispun akan "diglobalisasikan" atau ditawarkan ke asing. Konon para pekerja hiburan malam dan pekerja iseng pemuas hidung belang juga sudah dijarah pendatang asing. Lalu apa yang tersisa untuk anak bangsa ini? Wallahualam bisawab. [***]

Penulis adalah mantan Menteri Keuangan era Orde Baru

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya