Sastro: Pemerintah Harus Jaga Integrasi Sosial, Tapi Jangan Abuse of Power

RMOL. Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dinilai telah menciptakan fenomena baru di masyarakat.

‎Budayawan Nahdlatul Ulama (NU) Sastro Al Ngatawi mengatakan, fenomena tersebut terlihat dari turunnya massa ke jalan, baik yang pro maupun kontra, untuk mengawal persidangan kasus tersebut

Menurutnya, turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi memang merupakan hak masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi. Namun, Sastro mengingatkan bahwa hendaknya ‎dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi patut percaya pada proses hukum.

"Kita berkomitmen bahwa negara ini negara hukum, maka dalam berpendapat, dalam berekspresi menuangkan pemikiran jangan sampai lakukan pengangkangan terhadap hukum," jelasnya saat dihubungi wartawan, Sabtu (14/1).

"‎Jangan sampai lakukan trial by action, action dalam bentuk demokrasi yang dapat mempengaruhi atau memberian pressure pada persidangan," sambung Sastro.

‎Dia menambahkan, iklim demokrasi di Indonesia dapat dikatakan berjalan baik apabila rasionalitas dan emosionalitas terdistribusi secara proporsional.

Jika demokrasi belum pada titik proporsional, maka hanya menjadi media berlatih masyarakat untuk menempatkan rasionalitas dan emosionalitas dalam pola pemikirannya.

"‎Pemerintah harus menjaga integrasi sosial, kalau sudah dalam kondisi mengkhawatirkan dapat mengambil tindakan-tindakan. Tapi jangan sampai pemerintah lakukan abuse of power, ini baru akan tumbuh budaya yang sehat," demikian Sastro. [sam]