Berita

Rikwanto/Net

Pertahanan

Mabes Polri Bantah Bentrok GMBI-FPI Dibekingi Polisi

SABTU, 14 JANUARI 2017 | 11:58 WIB | LAPORAN:

Mabes Polri membantah terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam bentrok antara LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dengan ormas Front Pembela Islam (FPI) di Jawa Barat (Jabar), beberapa hari lalu.

Menurut Karo Penmas Div Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Rikwanto, hal itu hanya isu yang belum terbukti kebenarannya.

"Itu isu-isu yang beredar," timpal Rikwanto di silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1).


Meski demikian, alumni akpol 1988 itu meminta siapa pun untuk melaporkan ke polisi jika dapat membuktikan isu tersebut. Pihak kepolisian, lanjut Rikwanto, akan menindaklanjuti oknum kepolisian yang diduga terlibat dalam aksi anarkis tersebut.

Bahkan, jika perlu kesaksian terkait oknum polisi yang membekingi akan dicantumkan dalam Berita acara Pemeriksaan (BAP) kasus tersebut.

"Silakan. Kalau memang ada kesaksian pelanggaran pidana, siapa yang punya bukti, disampaikan aja. Kalau perlu kita masukan pemeriksaan BAP," ungkapnya.

Sebelumnya, polisi mengamankan 20 orang simpatisan terkait dugaan pembakaran kantor Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Tegalwaru, RT05/03 Desa Ciampea, Bogor, Jabar, Jumat dinihari (13/1).

Pembakaran tersebut diduga dilakukan oleh simpatisan ormas FPI, imbas dari kericuhan antara kedua kelompok, saat bentrok di Mapolda Jabar, satu hari sebelumnya, Kamis.

Bentrok antara kedua ormas itu terjadi saat pemeriksaan Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab di Polda Jabar, atas dugaan penghinaan Pancasila.

Pemicu lain aksi perusakan dan pembakar, ditengarai karena muncul kabar di situs jejaring sosial yang menyebutkan anggota FPI bernama Syarif menjadi korban penusukan dan perusakan mobil oleh oknum anggota Ormas GMBI.

Tak pelak, sebanyak 150 orang anggota FPI Ciampea melakukan aksi balas dendam dengan membakar markas GMBI Ciampea, Bogor. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya