Berita

Fadli Zon/net

Politik

Mengapa Penambahan Kuota Haji Bukan Prestasi Luar Biasa?

JUMAT, 13 JANUARI 2017 | 13:27 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Penambahan kuota haji bagi Indonesia pada tahun ini sebetulnya merupakan bagian dari kebijakan Arab Saudi menormalisasi kuota setelah dipotong pada 2013 lalu.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Karena itu, Fadli menyatakan, pandangan yang menilai penambahan kuota haji itu sebagai keberhasilan diplomasi Indonesia dengan Kerajaan Saudi adalah pandangan yang agak berlebihan.

Fadli jelaskan, pada 2013, pemerintah Arab Saudi melakukan pemotongan kuota haji Indonesia. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan Masjidil Haram yang sedang direnovasi. Kuota haji yang awalnya 211.000 dikurangi menjadi 168.800.


"Jika tahun ini kuota haji ditingkatkan menjadi 221.000, itu lebih kepada pemulihan kuota, seiring dengan hampir tuntasnya renovasi perluasan komplek Masjidil Haram. Ini bukan prestasi luar biasa," kata Fadli.

Mengapa tidak luar biasa? Karena kebijakan serupa diterapkan pemerintah Arab Saudi kepada negara lain seperti India dan Qatar.

"Kalaupun ada peningkatan kuota, jumlahnya baru mencapai 10 ribu. Tidak cukup signifikan. Antrean jamaah haji masih tetap panjang," tegasnya.

Dia menjelaskan, saat ini penentuan kuota haji juga merujuk kepada kesepakatan Organisasi Konferensi Islam (OKI). OKI menyepakati masing-masing negara mendapat kuota satu per mil atau 1:1000.

Sementara, jumlah masyarakat Muslim di Indonesia telah mengalami peningkatan. Untuk mewujudkan peningkatan kuota yang signifikan, upaya diplomasi Indonesia juga harus dilakukan terhadap OKI agar kesepakatan OKI dapat ditinjau ulang secara global. Fadli Zon juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki dana haji yang sangat besar. Dana ini harus digunakan secara tepat, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji Indonesia.

"Jangan sampai dana haji digunakan untuk peruntukan yang tidak tepat termasuk mendanai infrastruktur. Dana tersebut adalah amanat umat kepada negara," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya