Berita

Fadli Zon/net

Politik

Mengapa Penambahan Kuota Haji Bukan Prestasi Luar Biasa?

JUMAT, 13 JANUARI 2017 | 13:27 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Penambahan kuota haji bagi Indonesia pada tahun ini sebetulnya merupakan bagian dari kebijakan Arab Saudi menormalisasi kuota setelah dipotong pada 2013 lalu.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Karena itu, Fadli menyatakan, pandangan yang menilai penambahan kuota haji itu sebagai keberhasilan diplomasi Indonesia dengan Kerajaan Saudi adalah pandangan yang agak berlebihan.

Fadli jelaskan, pada 2013, pemerintah Arab Saudi melakukan pemotongan kuota haji Indonesia. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan Masjidil Haram yang sedang direnovasi. Kuota haji yang awalnya 211.000 dikurangi menjadi 168.800.


"Jika tahun ini kuota haji ditingkatkan menjadi 221.000, itu lebih kepada pemulihan kuota, seiring dengan hampir tuntasnya renovasi perluasan komplek Masjidil Haram. Ini bukan prestasi luar biasa," kata Fadli.

Mengapa tidak luar biasa? Karena kebijakan serupa diterapkan pemerintah Arab Saudi kepada negara lain seperti India dan Qatar.

"Kalaupun ada peningkatan kuota, jumlahnya baru mencapai 10 ribu. Tidak cukup signifikan. Antrean jamaah haji masih tetap panjang," tegasnya.

Dia menjelaskan, saat ini penentuan kuota haji juga merujuk kepada kesepakatan Organisasi Konferensi Islam (OKI). OKI menyepakati masing-masing negara mendapat kuota satu per mil atau 1:1000.

Sementara, jumlah masyarakat Muslim di Indonesia telah mengalami peningkatan. Untuk mewujudkan peningkatan kuota yang signifikan, upaya diplomasi Indonesia juga harus dilakukan terhadap OKI agar kesepakatan OKI dapat ditinjau ulang secara global. Fadli Zon juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki dana haji yang sangat besar. Dana ini harus digunakan secara tepat, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji Indonesia.

"Jangan sampai dana haji digunakan untuk peruntukan yang tidak tepat termasuk mendanai infrastruktur. Dana tersebut adalah amanat umat kepada negara," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu. [ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya