Berita

Zukiifli Hasan

Politik

Ketua MPR Tidak Setuju Dengan Ketua DPR Soal Pembentukan BPN

JUMAT, 13 JANUARI 2017 | 11:29 WIB | LAPORAN:

. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengaku tidak setuju dengan pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN). Pasalnya, jumlah lembaga yang berbentuk badan maupun komisi sudah terlampau banyak di negeri ini.

"Terlalu banyak badan-badan, komisi-komisi jauh lebih banyak dari kementerian. Kalau badan-badan udah seratusan," kata Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1).

Menurut ketum PAN ini, pembentukan badan baru sangat bertolak belakang dengan program penghematan anggaran oleh pemerintahan.


Pria yang akrab disapa Zulhas ini lebih setuju jika pemerintah lebih memberdayakan lembaga yang sudah ada, sebut saja Bulog.

"Kan ada Bulog untuk stabilisasi harga," imbuhnya.

Diketahui, pembetukan BPN sesungguhnya merupakan amanat UU 18/2012 tentang Pangan. Dan Kamis kemarin (12/1), Ketua DPR RI Setya Novanto mengingatkan pemerintah harus segera membentuk BPN untuk mengatur jalur distribusi.

Zulhas menilai pembuatan UU tersebut hanya sebagai jalan pintas untuk mengatasi suatu masalah.

"Jangan kita cari jalan cepat. Oh, kalau begini susah bikin ini, belum tentu menjawab menurut saya. Seperti sekarang kita kembali ke UUD 45 apakah menyelesaikan masalah, kan belum tentu juga. Jangan memudahkan, menyederhanakan masalah," tegasnya.

Sebab, jelas Zulhas, masalah sesungguhnya bukanlah pada pembentujan badan tersebut. Namun lebih kepada kebijakan yang diambil oleh beberapa pihak terkait.

"Kalau ada harga-harga yang melambung tinggi perlu badan ada Bulog, kementerian badan-badan. Apa disitu maslaahnya, saya kira tidak di situ. Tentu kebijakan-kebijakan bagaimana stabilitas harga bagaiaman produksinya cukup. Sekali produksi kurang harganya akan naik terus. Jagung sekarang impornya dikit kan karena kebijakan sudah tepat," pungkasnya. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya