Hanura Tolak Penambahan Kursi Pimpinan Bagi Gerindra Dan PKB

Parlemen Senayan kembali diributkan dengan urusan "bagi-bagi kue". Setelah Fraksi PDIP meminta jatah satu kursi pimpinan DPR dan MPR, kini giliran Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKB yang ikut ribut.

Gerindra mewacanakan penambahan satu kursi pimpinan MPR sedangkan PKB menginginkan penambahan satu kursi pimpinan masing-masing DPR dan MPR, di luar jatah PDIP.

Munculnya suara-suara itu tidak disetujui oleh Fraksi Partai Hanura.

"Saya kira tidak tepat lah. Tidak semua 10 Fraksi sebagai pimpinan," tegas Anggota Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1).

Untuk Fraksi PKB, Sudding mengakui bahwa permintaan tersebut sudah dimulai semenjak awal mula Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terbentuk.

"Ya memang ini sudah dimulai dari awal pada saat ada KIH-KMP," bebernya.

Begitu juga dengan pembahasan revisi UU MD3 dengan sistem paket pada 2014 lalu, menurut Sudding, Hanura menduga usulan tersebut memiliki potensi kegaduhan.

"Saya tahu bener pembahasan MD3, karena saya terlibat. Karena sudah ada hasil, pada saat itu dugaan saya itu akan menimbulkan potensi konflik, potensi kegaduhan. Coba Pemilu 2009 kemarin kan tidak ada masalah dengan sistem proporsional. Tapi karena ya ini faktor kepentingannya lebih mendominasi," jelasnya.

Untuk itu, Sudding berharap, ke depan saat nanti UU MD3 direvisi secara total, hal itu dapat dijadikan pelajaran.

"Karena mengurus rakyat tidak lah semata-mata pada posisi ketua, sebagai anggota pun ketika itu menggunakan hati nurani tentunya. Hanura tidak dalam konteks itu," tukas anggota Komisi III DPR yang baru saja ditunjuk sebagai Sekjen Hanura. [rus]