Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono tak menampik bila institusinya menggunakan tenaga kerja asing saat mengerjakan proyek pemÂbangunan sejumlah infrastruktur di Indonesia.
Namun, kata dia, penggunaan tenaga kerja asing yang sampai saat ini jumlahnya tidak lebih dari 500 orang, hanya untuk proyek yang memiliki kerja sama dengan negara lain.
"Tenaga konstruksi dari China misalnya, kita gunakan bila jelas-jelas dalam suatu proyek ada kerja sama dengan negaÂranya. Nah kalau dengan Jepang, ada paling juga konsultannya," kata Basuki di Kantornya, keÂmarin.
Basuki menjelaskan, tenaga kerja asing dari China yang terÂlibat dalam proyek tahun jamak atau mega proyek Kementerian PUPR tidak lah banyak.
"Kalau dari China sendiri itu kita cuman sedikit. Paling di Manado, Belitung, sama di Rinda, Balikpapan. Enggak sampai 100, enggak ada paling," ujarnya.
Basuki meyakinkan, seluruh tenaga kerja asing, baik China maupun Jepang yang terlibat proyek Kementerian PUPR membawa izin resmi untuk bekerja di Indonesia.
Dia pun siap jika lembaga yang berwenang melakukan pengecekan terhadap warga asing yang bekerja bersama kementeriannya.
Selain tenaga konsultan dan kerja sama, Basuki juga meyaÂtakan penggunaan tenaga kerja asing untuk penerapan teknologi terbarukan. Sebab tidak ada tenÂaga kerja Indonesia yang mampu untuk melakukan keahlian terseÂbut. Itupun mereka mendapatkan pendamping dari tenaga kerja di Indonesia, selama bekerja di Indonesia.
"Kalau ada penerapan teknoloÂgi seperti persis Jembatan Ciliwung-KBT itu ada 13 orang Jepang, kita ikuti dengan dua orang Indonesia karena baru kita pakai," akunya.
Namun demikian, Basuki meminta agar isu soal serbuan tenaga kerja asing sebaiknya tidak dibesar-besarkan. Karena yang terpenting saat ini, kata dia, adalah bagaimana para pekerja konstruksi di Tanah Air meningkatkan keahlian. Apalagi saat ini sudah meÂmasuki era pasar bebas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Kita harus memperkuat diri. Boleh kok, tenaga kerja kita keluar. (Tenaga kerja Indonesia) di Filipina, Arab Saudi, Nigeria, yang dibawa Wijaya Karya, Waskita Karya, itu saja ada ratuÂsan. Tapi yang jelas, dalam pembangunan, yang kita prioritaskan adalah tenaga ahli dari dalam negeri," ujarnya.
Basuki berharap, program satu juta rumah yang dicanangkan kementeriannya tahun ini bisa semakin tinggi pencapaiannya yang di dasari adanya penamÂbahan anggaran subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumaÂhan (FLPP). Karenanya, dia optimis pencapaian dari program satu juta rumah bisa semakin lebih baik.
"Kalau program satu juta rumah di 2015 kan, capaiannya 790 ribu unit, 2016 minimal ada 805 ribu unit. Dan, karena angÂgaran FLPP-nya naik dari 2015 sekitar Rp5 triliun, 2016 sekitar Rp 10 triliun, dan 2017 ini ada Rp22 triliun, maka kita harapkan capaiannya bisa lebih baik lagi," terangnya.
Menurut Basuki, keoptimisan pihaknya dalam pencapaian program satu juta rumah di taÂhun ini tak lepas dari dukungan sejumlah pihak, termasuk dari pihak Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia. ***
