Berita

Hasto Kristiyanto/Net

Wawancara

WAWANCARA

Hasto Kristiyanto: Ada 4 Nama Calon Wakil Ketua MPR, Tapi Bu Ketum Belum Ambil Keputusan

JUMAT, 13 JANUARI 2017 | 08:09 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Nama Ahmad Basarah, Wakil Sekretaris DPP PDI Per­juangan gencar disebut-sebut akan diplot sebagai Wakil Ketua MPR. Selain itu, ada tiga nama lainnya; Bambang Wuryanto, Utut Adianto dan Komarudin Batubun.

Namun demikian Sekretaris Jenderal (sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan nama-nama itu masih belum diputuskan. Ia mengaku masih menunggu ara­han Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Berikut penuturan Sekjen PDI Perjuangn Hasto Kristiyanto;


Ahmad Basarah sudah positif akan diplot sebagai Wakil Ketua MPR?
Kami sedang dalam pemba­hasan. Nama-nama itu sedang dalam pembahasannya. Kita akan cari nama-namanya. Kita cari orang yang punya kemam­puan memimpin tentu saja aspek ideologis, juga aspek senioritas, mengingat pemimpin parlemen DPRdiperlukan pengalaman yang luas.

Tapi Basarah ramai disebut-sebut bakal menempati posisi tersebut. Benar begitu?

Ya beliau memang punya kapasitas untuk itu. Pendapat saya tentang Pak Basarah, beliau sudah menyelesaikan doktornya, punya pengalaman yang luas, kapasitasnya sebagai kader su­dah tidak diragukan lagi.

Nama Utut Adianto juga disebut-sebut?
Pak Utut sebagai Plt Ketua Fraksi. Pak Utut dalam kapasitas lobbying, keluwesan.

Atau barangkali Bambang Wuryanto ya?
Bambang Wuryanto sosok yang memahami aspek kepar­taian. Sekali lagi keputusan belum diambil. Bu Ketum akan memberi arahan. PDIP punya mekanisme rapat partai untuk (memutuskan siapa yang meng­isi) pimpinan DPR/ MPR.

Itu bagaimana terkait lan­dasan hukumnya?
Kalau landasan hukumnya jelas, Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPDdan DPRD) yang jelas dengan semua teknis implementasinya, pasti akan kami putuskan. PDIP akan ber­politik dengan asas legalitas yang ada.

Kapan konkretnya kira-kira itu?
Setelah semua landasan hu­kum jelas, setelah MD3 jelas dengan implementasinya, maka di situ kami akan tentukan.

Apa ada nama lain yang muncul selain tiga nama tadi?
Ada yang lain. Ada yang men­gusulkan Komarudin Batubun. Beliau sebagai kepala sekolah yang konsisten. Nama itu akan dibahas.

Oh ya, komitmen PDIP un­tuk dukung Jokowi di Pilpres 2019 seperti apa sih. Masak Golkar sudah berani men­gumumkan dukungannya, sementara PDIP masih belum jelas?
Setiap partai punya strategi sendiri. Bagi kami sekarang konsen untuk dukung Jokowi- JK dan persiapkan pilkada se­baik-baiknya. PDI Perjuangan punya tradisi bagi mereka yang bekerja baik untuk rakyat, ke­tika rakyat berkehendak untuk mencalonkan, maka akan kami calonkan.

Skala prioritas terpenting adalah bekerja untuk rakyat. Ibu Mega mengingatkan pemerin­tahan Jokowi-JK adalah sah se­cara konstitusional. Demokrasi harus kita hargai. PDIP memilih kerja, kerja, kerja untuk mendu­kung Pak Jokowi.

Gerindra sudah deklarasi Prabowo sebagai capres lho, apa PDIP nggak khawatir kalah start?
Kami tidak pernah merasa ada ancaman. Kami hanya kokoh berdiri ketika ada pihak-pihak yang mau mengingkari Pancasila dan kebhinekaan konstitusi kita.

Jadi?
Ya sehingga keputusan dari Gerindra tersebut merupakan kedaulatan Partai Gerindra.

Terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap kader PDIP yang ju­ga Bupati Klaten Sri Hartini, apa partai akan memberikan pembelaan hukum?
Kami tidak akan pernah mem­berikan pembelaan sedikit pun.

Masak sih?

Iya, kami sudah komit, partai bagian dari autokritik dan penyempurnaan diri terus menerus. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya