Aksi 121 Ultimatum Akan Gelar Reformasi Jilid II

Tiga perwakilan Aksi Bela Rakyat 121 telah bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki untuk menyampaikan tuntutannya kepada presiden.  

"Perwakilan dari kalian telah diterima oleh kepala staf presiden. Kepala staf sudah bersepakat untuk menerima tuntutan yang ditandatangani oleh kepala staf presiden. Ada empat poin," kata Deputi Komunikasi Politik Kepala Staf Presiden Eko Sulistyo di atas mobil komando peserta aksi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (12/1).

Salah satu perwakilan mahasiswa yang bernama Bagus kemudian dipersilakan untuk menyampaikan isi kesepakatan dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Bagus mengatakan, Presiden Joko Widodo sesungguhnya ada di Istana Negara dan tengah melakukan rapat terbatas. Sehingga perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) hanya disambut oleh Teten Masduki.

"Pertama, pemerintah menjamin tidak akan terjadi kelangkaan bbm sunsidi di Indonesia. Kedua, kenaikan listrik tidak akan ada dampak pada kenaikan harga pokok. Ketiga, pemerintah menjamin bahwa kenaikan harga BBM akan digunakan untuk tepat sasaran. Keempat, kenaikan STNK dan BPKB akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dari pihak kepolisian," jelasnya.

Namun begitu, peserta aksi menyatakan ragu kesepakatan itu akan dijalankan oleh pemerintah. Mereka dengan serempak meneriakan kata "bohong".

Bagus bahkan menyerukan kepada rekan-rekannya untuk melakukan reformasi jilid II. Ini sebagai bentuk ultimatum jika dalam waktu 90 hari pemerintah melanggar kesepakatan tersebut.

"Ini adalah kesepakatan, jika selama 90 hari atau 3 bulan ditemukan adanya pelanggaran, maka reformasi jilid II akan kita lakukan. Ini adalah legal standing kita untuk melaksanakan reformasi jilid II," seru Bagus yang disetujui ratusan peserta aksi. [ian]