Eks Pansel Capim KPK Keluhkan Minimnya Kasus TPPU Di Era Agus Rahardjo

Setahun kepemimpinan Agus Rahardjo di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat kitik dari masyarakat. Terutama mengenai minimnya pengembangan kasus korupsi yang berujung pada tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kritik mengenai kurangnya perkara TPPU dalam setahun perjalanan komisioner KPK jilid 5 itu disampaikan langsung oleh Yenti Garnasih selaku mantan panitia seleksi pimpinan KPK jilid 5 saat menyambangi kantor Agus Rahardjo Cs di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (12/1).

Dalam perhitungannya, perkara yang berujung pada TPPU di KPK hanya dua hingga tiga kasus. Padahal, sambung Yenti, dalam pasal 75 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, jika ditemukan korupsi yang menjadi tindak pidana asal, maka harus sekaligus diusut pencucian uangnya.

Pasal 75 UU 8/2010 itu berbunyi, "dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK"

"Penegakan korupsi itu kan hanya berharap dipenjaranya seseorang, tetapi bagaimana orang itu dirampas lagi uangnya, uang hasil korupsinya untuk dikembalikan ke negara atau yang berhak, mestinya seperti itu," ujar Yenti saat ditemui seusai menemui lima komisioner KPK.

Menurutnya, penerapan pasal pencucian uang bukan barang tabu, karena Kepolisian dan Kejaksaan Agung pernah menerapkannya. Salah satunya kasus pengelapan dana nasabah Citibank senilai Rp 40 miliar oleh Inong Malinda alias Melinda Dee.

"Kalau ada penanganan korupsi tanpa TPPU ya percuma karena orang hanya dipenjara tapi harta hasil korupsi tidak diambil. Makanya harus diterapkan TPPU," pungkasnya. [ian]