Pemerintah Tidak Punya Visi Pembangunan Berdaulat

Pemerintah saat ini semakin lama semakin memperlihatkan jati dirinya sebagai pemerintahan yang tidak memiliki kemampuan dan konsep yang mandiri dalam membangun Indonesia. Pasalnya, hampir semua kebijakan strategis yang diambil selalu terkait dengan pihak asing.

Begitu kata politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/1).

Doli mencontohkan kebijakan pemerintah dalam membangunan infrastruktur jalan, kereta api, dan transportasi laut, dan konsesi tambang yang mengundang investor asing. Belum lagi dibiarkannya TKA ilegal asal China yang membanjiri Indonesia, tanah reklamasi di Jakarta Utara yang diiklankan di Kawasan China daratan dan Hongkong, hingga adanya gagasan Jokowi agar BUMN dipimpin oleh "Bule".

"Terakhir kita dengar langsung pernyataan Menko Maritim (Luhut Binsar Panjaitan) yang akan memberikan konsesi kepada pihak asing untuk mengelola pulau-pulau Indonesia, semuanya seperti bentuk tidak adanya kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa yang besar," urainya.

Doli mengatakan Pemerintahan Jokowi-JK tidak memiliki visi dan konsep dalam pembangunan Indonesia yang berdaulat dengan kemampuan menjalankan sistem ekonomi, politik, dan budaya yang mengandalkan sumber daya sendiri.

"Saya nggak mengerti lagi kemana sebenarnya bangsa ini mau dibawa oleh Jokowi? Sudahlah rakyatnya dibuat susah terus dengan dihujani kenaikan-kenaikan harga, aset bangsanya pun satu per satu mau digadaikan," kesal mantan ketua umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) itu.

Lebih lanjut, Doli memprediksi jika situasi seperti ini dibiarkan terus, maka suatu saat bukan hanya Dirut BUMN saja yang dari asing.

"Jabatan menteri atau bahkan presiden pun akan di"out sourcing" juga ke asing. Lama kelamaan rakyat pun harus pakai izin masuk ke wilayahnya sendiri karena banyak dikuasai asing," pungkasnya. [ian]