Jangan Sampai Menteri Atau Bahkan Presiden Di-Outsourcing Ke Asing

RMOL. Pemerintah semakin memperlihatkan jati dirinya sebagai pemerintahan yang tidak memiliki kemampuan dan konsep mandiri dalam membangun Indonesia. Hampir semua kebijakan strategis pemerintah selama ini dinilai justru selalu terkait dengan pihak asing.

Begitu penilaian politisi muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, Kamis (12/1).

"Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, kereta api, dan transportasi laut, konsesi tambang yang mengundang investor asing, dibiarkannya TKA Ilegal asal China membanjiri Indonesia," urainya.

Kondisi ini, menurut dia, diperparah dengan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta yang diiklankan di kawasan China daratan dan Hongkong, termasuk gagasan Jokowi agar BUMN dipimpin oleh luar WNI. Terakhir pernyataan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang akan memberikan konsesi kepada pihak asing untuk mengelola pulau-pulau Indonesia.

"Semuanya seperti bentuk tidak adanya kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa yang besar," tuturnya, miris.

Karenanya, ia menilai pemerintahan ini tidak memiliki visi dan konsep pembangunan Indonesia yang berdaulat dengan kemampuan menjalankan sistem ekonomi, politik, dan budaya mengandalkan sumber daya sendiri.

"Saya nggak mengerti lagi kemana sebenarnya bangsa ini mau dibawa oleh Jokowi. Sudahlah rakyatnya dibuat susah terus dengan dihujani kenaikan-kenaikan harga, aset bangsanya pun satu per satu mau digadaikan," kritiknya, memaparkan.

Bila situasi ini dibiarkan secara terus-menerus, ia prediksi suatu saat bukan hanya dirut BUMN dari asing, jabatan di pemerintahan seperti menteri atau bahkan presiden pun akan di "outsourcing" juga ke asing.

"Lama kelamaan rakyat pun harus pakai izin masuk ke wilayahnya sendiri karena banyak dikuasai asing," cetusnya.[wid]