Munculnya fenomena hoax di masyarakat merupakan akibat buruknya kinerja lembaga-lemÂbaga negara dalam menyediakan dan menyampaikan informasi kepada publik. Penilaian ini disÂampaikan Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Yhannu Setyawan.
Tak jarang informasi yang disediakan dan disampaikan itu, ujarnya, justru tidak akurat, tidak benar, hingga cenderung menyesatkan, sehingga pemerintah malah seolah menjadi sumber hoax itu sendiri.
"Apalagi, informasi tersebut akan digunakan oleh pimpiÂnan negara untuk mengamÂbil kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat," jelas Yhannu.
Lebih jauh, dia mengingatÂkan, agar jangan sampai pimpiÂnan negara, apalagi presiden, menerima informasi yang tidak akurat, tidak benar, dan tidak update yang disediakan oleh para pembantunya.
"Akibatnya bisa fatal, kebiÂjakan yang diambil oleh presiÂden dapat menjadi boomerang yang kemudian berpotensi menjatuhkan wibawa pemerinÂtah," ujarnya di Jakarta.
Menurut Yhannu, untuk mengurangi dampak hoax, tim pengelola informasi dan doÂkumentasi dengan juru bicara dari setiap lembaga negara wajib sinkron dan juga pro aktif untuk mengisi berbagai saluran komunikasi yang akrab digunakan oleh masyarakat.
Hal tersebut penting agar seÂmua lembaga menggunakan data yang akurat, benar, aktual dan satu suara dalam menyampaikan informasi atau menanggapi setÂiap fenomena yang ada.
"Semua informasi yang diÂkuasai pemerintah, sepanjang itu tidak dikecualikan, harus disampaikan kepada publik seÂjelas-jelasnya. Sebab itu adalah bagian keterbukaan informasi atau lebih dikenal dengan istiÂlah transparansi" terangnya.
Pihaknya mengaku dapat memaklumi rencana pembenÂtukan Badan Cyber Nasional. Namun dengan catatan penting, jangan sampai badan tersebut justru dimanfaatkan pihak terÂtentu untuk mengkriminalisasi masyarakat yang ingin menyamÂpaikan kritikan dan gagasannya kepada pemerintah.
"Perlu dipastikan badan tersebut tidak melemahkan demokrasi dan daya kritis masyarakat," kata Yhannu.
KIP sendiri menyatakan siap untuk membantu mengoptiÂmalkan badan cyber yang nanti akan dibentuk oleh pemerintah atau lembaga manapun yang fokus terhadap penyediaan dan penyebarluasan informasi.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, meÂnyatakan pemerintah menaruh perhatian terhadap merebaknya informasi hoax di berbagai media sosial.
"Pemerintah bukan tidak inÂgin dikritik. Kritik akan diterima oleh Pemerintah. Tetapi yang terutama adalah bagaimaÂna Indonesia ini memiliki dunia maya yang lebih sehat, lebih bermanfaat, serta berkualiÂtas bagi seluruh masyarakat, termasuk saya sendiri selaku menteri," katanya.
Menurut Rudiantara, penapisan atau pemblokiran meruÂpakan langkah terakhir yang dilakukan pemerintah karena keberhasilan Pemerintah bukan banyaknya situs yang telah diblokir.
"Akan tetapi bagaimana masyarakat diharapkan bisa menapis sendiri sebelum meÂnyampaikan, mendistribusikan konten itu. Pemerintah bukan senang justru sedih, kenapa siÂtus sedemikian (memuat hoax) sangat banyak," terangnya.
Kominfo juga akan akan memfasilitasi setiap pengaduanterkait media-media ataupun berita hoax. Selain itu, dunia maya dinamis sangat dinamis sehingga memerangi hoax tentu butuh wakÂtu yang tidak sebentar. ***
