Berita

Foto/Net

Bisnis

AS & Inggris Protektif, Laju Ekspor RI Berpotensi Turun

KAMIS, 12 JANUARI 2017 | 09:13 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Dampak negatif dari kebijakan protektif yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Inggris sulit dielakkan. Laju ekspor Indonesia tahun 2017 diproyeksi mengalami penurunan. Penurunan ekspor terancam makin besar, bila Uni Eropa juga jadi melaksanakan rencana serupa.

Kepala Departemen Peneli­tian Ekonomi Center for Stra­tegic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri memprediksi pertumbuhan ekspor nasional tahun ini men­capai 3,2 persen. namun dengan catatan, tidak ada negara lain lagi yang mengikuti aksi pro­teksi AS dan Inggris.

"Tahun ini masih bisa meningkat 3,2 persen, walaupun ini di bawah dari apa yang bisa dilakukan. Jika tidak ada kebijakan protektif, seharusnya ekspor Indonesia bisa mencapai 4-5 persen," ujar Yose di Jakarta, kemarin.


Dia melihat, sebenarnya ada potensi terjadi pemulihan ekonomi di negara yang dikenal sebagai mitra dagang Indonesia, seperti China, AS dan Uni Eropa.

Hanya sayangnya, pemulihan tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap Indo­nesia karena mereka menerap­kan kebijakan protektif.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat, per No­vember 2016 perdagangan sur­plus 837,8 juta dolar AS, atau naik 5,9 persen per bulan (month on month/MoM). Angka tersebut meningkat 21,3 persen secara tahunan (year on year/YoY).

Kinerja ekspor Januari-November 2016 melorot 5,63 persen, namun tetap mencatat­kan surplus sebesar 7,79 miliar dolar AS. Hal ini dikarenakan impor juga menurun sebesar 5,94 persen. Lima negara pe­nyumbang surplus nonmigas adalah AS, India, Filipina, Be­landa, dan Pakistan, dengan total surplus 22,1 miliar dolar AS.

Yose mengapresiasi upaya pemerintah yang terus men­cari negara tujuan ekspor. Na­mun diingatkannya, pemerin­tah agar tidak semerta-merta meninggalkan pangsa pasar di negara yang selama ini men­jadi mitra dagang Indonesia. Sebab sumber pertumbuhan ekonomi saat ini masih berasal dari negara-negara tersebut.

Selain itu, Yose meminta, upaya meningkatkan volume ekspor ke negara-negara lama juga ditingkatkan. Pangsa pasar harus dipertahankan. Pasalnya, ekspor ke mitra dagang utama belakangan mengalami penu­runan.

"Misalnya ke AS. Dahulu ekspor kita ke AS sekitar 1,1-1,2 persen dari seluruh impor AS. Sekarang, hanya 0,8-0,9 persen. Artinya, ada penurunan. Mempertahankan pasar itu lebih penting dibandingkan mencari-cari pasar baru yang belum tentu menjanjikan," katanya.

Sekadar informasi, selain AS dan Inggris, Uni Eropa juga berencana melakukan pengeta­tan impor. Pasalnya, Parlemen Eropa dan European Council menyetujui proposal modernisa­si kebijakan trade remedy pada akhir 2016.

Trade remedy adalah suatu instrumen yang dapat diambil dan digunakan secara sah dan diatur dalam perdagangan dunia untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian serius atau ancaman akan terjadi kerugian serius akibat praktik dagang yang tidak adil atau adanya lon­jakan impor dan perkembangan tidak terduga.

Sama seperti AS, pengetatan juga dilakukan Uni Eropa dila­tarbelakangi makin tingginya serbuan produk-produk murah asal China. Akibatnya industri domestik Uni Eropa kalah bersaing dan gulung tikar. Uni Eropa kabarnya akan menerapkan kebijakan pajak impor lebih tinggi.

Pangkas Ekonomi Dunia

Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 2,7 persen ta­hun ini dari sebelumnya yang diproyeksi mencapai 2,6 persen. Pemangkasan ini dilakukan seiring diterapkannya kebijakan proteksi perdagangan oleh AS dan Inggris.

"Tantangan utama ekonomi dunia tahun ini berasal dari dua negara itu. Meningkatnya tekanan dari kebijakan pro­teksi, akan menganggu pasar keuangan. Kinerja pertumbuhan negara maju yang kurang ber­gairah akan menjadi risiko dunia tahun ini," tulis Bank Dunia seperti dikutip, kemarin.

Sebelumnya, Direktur Core Indonesia, Mohammad Faisal menyampaikan perekonomian dunia masih penuh dengan teka-teki. Menurutnya, ketidak­pastian perekonomian dunia akan memberikan pengaruh terhadap kinerja ekonomi di dalam negeri.

"Pertumbuhan ekonomi Indo­nesia di 2017 masih akan relatif lambat dan diwarnai ketidakpas­tian," pungkasnya. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya