Berita

KPU/Net

Politik

PILKADA SERENTAK 2017

KPU Minta Bantuan Polisi Pantau Proses Pencetakan Surat Suara

KAMIS, 12 JANUARI 2017 | 06:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan monitoring dan peninjauan langsung proses pencetakan surat suara Pilkada Serentak 2017, Rabu (11/01). Peninjauan ini dilakukan di percetakan PT. Dian Rakyat yang terletak di kawasan industri Pulogadung, Pulogadung Jakarta.

Surat suara yang dicetak di percetakan ini untuk kebutuhan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Banten. Jumlah surat suara yang dicetak sebanyak 7.900.000 lembar dengan proses cetak empat hari sejak 11 hingga 14 Januari 2017.

Proses pemotongan dan packing surat suara tersebut dilakukan simultan dengan proses cetak selama 12 hari.


Ketua KPU RI Juri Ardiantoro mengungkapkan pentingnya surat suara ini dalam logistik pemilihan 2017, sehingga harus dipastikan tidak ada proses yang terhambat. Pencetakan surat suara ini juga harus tepat jumlah dan kualitas.

"Proses pencetakan surat suara itu harus sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, tidak boleh kurang tidak boleh lebih. Untuk mengantisipasi kemungkinan kerusakan, harus dipastikan proses cetak dan packing yang kuat dan aman dari air maupun apabila jatuh," kata Juri yang hadir bersama jajaran Komisioner KPU lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU Arief Budiman menekankan pentingnya keamanan dalam proses pencetakan surat suara dan distribusinya. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus bekerjasama dengan pihak keamanan pada saat distribusi logistik ke kecamatan dan desa.

"Selama proses pencetakan, KPU menempatkan pihak kepolisian untuk pengamanan surat suara, dan menempatkan tim sekretariat KPU di tempat pencetakan untuk memastikan surat suara yang dicetak sesuai dengan approval," ujar Arief seperti dikabarkan laman KPU. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya