DPR Punya Cukup Alasan Bikin Pansus Makar

. Wacana pembentukan pansus untuk kasus dugaan makar merupakan kewenangan DPR sepenuhnya. DPR boleh saja membentuk atau tidak membentuk pansus kasus makar.

"Kalau mau membentuk pansus, DPR punya cukup alasan untuk melakukannya. Sebab, kasus makar merupakan isu penting dan strategis yang dapat berdampak luas terhadap kehidupan bangsa dan negara," kata Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 12/1).

Menurut Said, penangkapan sejumlah tokoh dan aktivis oleh Polri selama ini menjadi kontroversi yang menyedot perhatian publik. Ada yang percaya kepolisian telah bertindak sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi tidak sedikit juga yang meragukan dan menilai telah terjadi penyimpangan dalam penindakan kasus tersebut.

"Apalagi para tersangka dugaan kasus makar telah mengadukan langsung masalahnya kepada DPR. Tentu pengaduan rakyat itu wajib ditindaklanjuti oleh wakil-wakilnya yang duduk di DPR," ungkap Said.

Said menambahkan, pembentukan pansus DPR salah satunya dalam rangka pelaksanaan Hak Angket atau hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang  penting, strategis, dan berdampak luas, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Hak Angket sendiri merupakan kewenangan konstitusional DPR yang diberikan oleh Pasal 20A auat (2) UUD 1945, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah," demikian Said. [ysa]