Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Waluyo mengaku baru pertama kali menangani kasus dugaan makar selama pemerintahan Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Waluyo setelah sebelumnya berkas penyidikan atas kasus dugaan makar yang menjerat tersangka Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar resmi dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya pada (Jumat, 2/1).
"Kita sering tangani perkara makar, tapi kalau di era pemerintahan Jokowi, ini baru pertama," kata Waluyo di Jakarta (Rabu, 11/1) seperti dimuat RMOLJakarta.Com.
Sebelumnya diberitakan, sebelas tokoh aktivis dan tokoh nasional pada Jumat, 2 Desember 2016 dinihari ditangkap oleh polisi. Penangkapan mereka jelang aksi super damai 212 itu karena dinilai ada perencanaan makar.
Dalam kasus ini, Sri Bintang, Jamran dan Rizal Kobar dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga Pasal 107 Jo Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Permufakatan Jahat. Ketiganya ditahan di Mapolda Metro Jaya.
Sementara tujuh aktivis dan tokoh nasional lain, yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 107 Jo 110 Jo 87 KUHP tentang Makar dan Permufakatan Jahat.
Polisi menangkap musisi Ahmad Dhani. Namun Dhani ditangkap bukan terkait dugaan makar, melainkan kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, Dhani dijerat dengan Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan Terhadap Penguasa.
[wid]
