Dede Yusuf Macan Effendi/Net
Pemerintah memang telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki nasib rakyat. Tapi realitanya belum sesuai harapan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 menyebutkan angka pengangguran masih tetap tinggi yaitu 7 juta orang.
"Pemerintah harus ingat janji menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan dan 2017 ini menempatkan janji itu sebagai prioritas," kata anggota Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf yang juga ketua Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (11/1).
Pengangguran menyebabkan kemiskinan, instabilitas keamanan, dan rentannya gesekan horisontal di masyarakat. Jutaan orang yang menggangur ini, lanjut dia mengingatkan, jika tidak segera mendapatkan pekerjaan akan mudah terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan.
Dede bahkan menyebut meruyaknya hoax (informasi bohong) di media yang kini makin mengkuatirkan juga akan mudah mempengaruhi penganggur.
"Kalau orang tidak punya pekerjaan, atau menganggur, psikologisnya juga rentan. Dari fisik, ke mental dan kemampuan mencerna informasi, itu pasti terkait. Mereka gampang termakan berita bohong. Jadi percuma pemerintah gencar memerangi hoax tapi tidak gencar mengentaskan pengangguran," tegas Dede.
Terkait ini, Dede mencontohkan, erbagai temuan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berpaspor sebagai turis membuat rakyat khususnya mereka yang menganggur menjadi panik dan kuatir semakin sulit mendapatkan pekerjaan.
"Bagi orang yang panik dan kuatir, berita terverifikasi atau tidak, bisa tidak ada bedanya,’" tuturnya.
Dede menyambut baik langkah pemerintah membentuk Satgas TKA, sebagaimana rekomendasi Panja TKA yang dibentuk Komisi IX DPR. Namun sulitnya mendapatkan pekerjaan merupakan persoalan mendasar saat ini.
Fenomena yang juga mengkuatirkan adalah makin banyak sarjana yang menganggur. Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran lulusan universitas pada 2016 meningkat dari 5,34 persen menjadi 6,22 persen. Indikasinya banyak sarjana yang terpaksa menjadi sopir ojek demi menyambung hidup.
‘’Memang tidak salah menjadi sopir ojek, karena itu profesi halal. Tapi itu tidak meniadakan keharusan pemerintah menepati janji membuka 10 juta lapangan pekerjaan. Yaitu lapangan pekerjaan untuk rakyat kita sendiri, bukan lapangan pekerjaan untuk rakyat negara lain," kritiknya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menilai sepele isu TKA ilegal.
[wid]
