Daerah butuh inovasi untuk membuat lapangan kerja. Jika lapangan kerja tersedia kemiskinan akan berkurang.
"Itulah esensi dari inovasi. Sederhana tapi sangat tajam," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu, (11/1).
Bambang membayangkan jika setiap daerah memiliki inovasi, maka tugas pemerintah pusat akan lebih ringan. Kewajiban kepala daerah menyejahterahkan masyarakatnya tidak bisa dilimpahkan semua ke pemerintah pusat. Maka dari itu, Bappenas mendorong agar daerah ikut terlibat dan secara mandiri berinovasi agar kesejahteraan masyarakatnya tercapai.
Pusat berikan dana, untuk menyejahterahkan daerah. Tapi ingat, kita punya banyak daerah, tak mungkin sumber daya di pusat bisa memuaskan semua daerah,†tegas Bambang.
Inspirasi dan inovasi apa yang diperlukan daerah?
Bambang menjawab, local wisdom harus lebih dikedepankan. Daerah tidak perlu membayangkan inovasi yang high technology dan sainstifik, tapi lebih kepada kebijakan publik. Formulasi inovasi kebijakan publik harus diterapkan, meskipun bukanlah inovasi besar.
Bambang juga mendorong jalan investasi di daerah lebih dipermudah. Pelayanan kebijakan publik yang inovatif akan memudahkan investor untuk menanam modal. Kalau dulu, kata Bambang mencontohkan, jika investor ingin menanamkan modalnya seperti hendak memenangkan ujian, harus mendatangi kantor dinas satu per satu. Hingga akhirnya muncul inovasi pelayanan terpadu satu pintu untuk memudahkan pelayanan publik, termasuk memudahkan birokrasi perizinan agar iklim investasi menjadi bagus.
"Inovasi bisa dimulai dari yang
simple. Inisiatif lokal jika terbukti manjur, bisa berjalan ke tingkat nasional,†pungkas Bambang.
[wid]
