Berita

Ahmad Badaruddin/Net

Wawancara

WAWANCARA

Ahmad Badaruddin: Transaksi Keuangan Terkait Terorisme Kami Lihat Trennya Makin Meningkat

RABU, 11 JANUARI 2017 | 09:01 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Bos Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mencium modus baru pemberian aliran dana teroris. Jaringan teroris Bahrun Naim, ternyata sudah menggu­nakan financial technology (fintech) untuk mengelabui penegak hukum di Indonesia.

"Bahrun Naim, salah seorang tokoh yang mendalangi berbagai aksi teror di Indonesia, menggu­nakan sistem pembayaran online PayPal atau dengan Bitcoin," ujar Kiagus Ahmad di gedung PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat.

PayPal atau bitcoin merupakan sejenis alat pembayaran virtual, yang biasa digunakan transaksi oleh pengguna internet dari berbagai negara. Lantas apa saja langkah yang akan dilakukan PPATK untuk mengendus aliran dana para pelaku teror? Berikut ini penjelasan Kiagus;


Karena sudah tahu cara transaksinya, apakah PPATK juga sudah mengetahui aliran dananya?
Belum. Fintech itu sedikit lebih sulit untuk ditelusuri siapa orangnya. Hal itu dikarenakan sistem transaksi yang bersifat virtual, modern dan belum di­regulasi secara jelas oleh otoritas terkait.

Berarti PPATK tidak bisa melacak aliran dananya ke mana saja?
Bukan berarti tidak bisa, tetapi itu memerlukan beberapa lang­kah untuk menelusurinya, seh­ingga diperlukan kehati-hatian kita. Sistem Bitcoin itu begitu mau diuangkan ke pihak per­bankan, baru bisa ketahuan.

Langkah apa saja yang di­gunakan?
Teknisnya tidak bisa saya ungkap. Tapi PPATK sudah bekerja sama dengan Mabes Polri, Kementerian Keuangan, BNN(Badan Narkotika Nasional), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dan aparat penegak hukum lain­nya untuk menangani masalah tersebut. Selain itu juga kami sudah membentuk desk khusus untuk menangani transaksi yang memanfaatkan bitcoin dan.

Berdasarkan pelacakan PPATK, sejauh ini berapa besar dana yang sudah dialirkan oleh Bahrun Naim untuk melakukan aksi teror di Indonesia?
Soal itu saya tidak bisa ungkapkan. Tapi selama kurun waktu lima tahun terakhir, lapo­ran transaksi keuangan men­curigakan terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme kami lihat mengalami tren peningka­tan. Sejak Januari 2003 sampai November 2016, PPATK telah menyerahkan 105 hasil analisis transaksi mencurigakan terkait terorisme kepada penyidik. Rinciannya, terdiri dari 47 hasil analisis proaktif, dan 58 hasil analisis atas permintaan.

Transaksi mencurigakan yang diduga terkait tindak pi­dana terorisme itu semuanya menggunakan bitcoin atau PayPal?

Tidak, ada yang menggunakan transaksi keuangan biasa.

Modusnya seperti apa?
Uangnya masuk melalui organisasi nirlaba negara lain, dan dikirim ke organisasi serupa di Indonesia. Sistem tersebut umum digunakan oleh para pelaku filantropi, dan kini jarin­gan teror melakukan aksi serupa. Ini membuat oranng waswas. Misal satu orang menyumbang ke rekening di satu lembaga yang lembaganya kita anggap sosial keagamaan, tahu-tahu nama kita ada di situ untuk keg­iatan ilegal.

Apa yang PPATK lakukan untuk mengatasi modus seperti ini?
Kami sudah mengirimkan rekomendasikan kepada sejum­lah pihak terkait, agar modus tersebut tidak bisa lagi diman­faatkan oleh kelompok penebar teror. Salah satu caranya adalah dengan memperjelas identitas siapa saja yang ada di dalam organisasi, dan memperjelas pemilik rekening resmi yang dimanfaatkan oleh organisasi. Ini sedang kita benahi, jadi pera­turannya dalam bentuk peraturan pemerintah. Dalam waktu yang tidak terlalu ketat.

Terkait masalah makar, apakah PPATK sudah berhasil melacak aliran dananya?
Sudah.

Dananya mengalir dari ma­na dan ke mana?

Soal itu tanyanya jangan ke PPATK, tapi ke polisi dong. Sebab, kami tidak boleh mengung­kap namanya. Yang pasti kami telah melaporkan nama-nama penyokong dana makar ke polisi. Hal itu dilakukan karena adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang Pidana yang berlaku di Indonesia.

Kalau besaran dananya?
Saya lupa angkanya, semua sudah disampaikan ke penegak hukum. ***

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya