Dewan Minta PLN Jelaskan Alasan Keterlambatan Proyek PLTGU Jawa 1

Perusahaan Listrik Negara (PLN) seharusnya menjelaskan secara terbuka kepada pemenang tender mengenai alasan ketelambatan kontrak proyek PLTGU Jawa 1.

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi menjelaskan, hasil dialog tersebut harus disampaikan seluruhnya kepada publik. Keterbukaan itu penting, agar tidak menduga-duga yang menjadi penyebab keterlambatan.

"Sebaiknya memang PLN membuka secara terang benderang,” kata dia dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Selasa (10/1).

Dari hasil dialog, kata Kurtubi, akan terlihat pihak mana yang benar. Namun jika terbukti bahwa PLN yang sengaja mengundurkan kontrak dengan alasan yang tidak tepat, maka pemenang pertama bisa mengajukan gugatan dan PLN bisa didenda. Dan tentu saja, lanjut Kurtubi, PLN pun bisa dianggap mbalelo karena mengabaikan proyek pemerintah.

Di sisi lain Kurtubi juga mengingatkan, agar pemerintah turut mengawasi konsultan pelelangan yang bertindak selaku kuasa PLN dalam proses pelelangan proyek tersebut.

Terlebih tidak sekali ini saja procurement agent tersebut, yakni Ernst & Young mengalami kegagalan. Kondisi yang hampir sama, juga pernah terjadi pada proyek 35 ribu MW sebelumnya, yaitu PLTGU Jawa 5. Ketika itu, PLN akhirnya membatalkan proses lelang dan justru menunjuk anak usahanya, Indonesia Power sebagai pemenang.

"Pemerintah tidak boleh lepas tangan dan harus turut mengawasi konsultan tersebut. Dengan demikian, proyek pembangunan  pembangkit bisa terimplementasi dengan baik, sehingga tidak merugikan rakyat. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi,” demikian Kurtubi. [sam]