Berita

Bisnis

Fahmy: PLN Mbalelo Karena Di-Back Up Menteri BUMN

SELASA, 10 JANUARI 2017 | 21:19 WIB | LAPORAN:

PLN sering tidak sejalan dengan kebijakan yang sudah digariskan. Salah satu buktinya adalah tertundanya penandatanganan kontrak proyek PLTGU Jawa 1.

Begitu dikatakan bekas anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Fahmy Radhi dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Selasa (10/1).

"Ini membuktikan, PLN memang mbalelo,” sambungnya.


Fahmy menambahkan, bukan sekali ini saja PLN mbalelo. Ketika era Menteri ESDM Sudirman Said, PLN juga melakukan hal yang sama.

Ketika itu, PLN tidak mau mengikuti aturan feed in tarrif yang diberikan. Dan menurut Fahmy, keberanian PLN mbalelo, karena merasa di-back up Menteri BUMN, Rini Soemarno.  

Fahmy menambahkan, sebenarnya tidak ada alasan bagi PLN untuk mbalelo dan mengulur-ulur penandatanganan kontrak. Apalagi, PLN telah mengumumkan pemenang tender, yang menawarkan harga jauh lebih rendah dibandingkan pemenang kedua dan ketiga.

Dengan demikian, PLN harus mengikuti aturan dan melanjutkan penandantanganan kontrak. Bukan malah melakukan pembangkangan.

"PLN harus sadar, bahwa proyek 35 ribu MW adalah proyek Presiden Jokowi. Dengan begitu, PLN tidak hanya mbalelo pada Kementerian ESDM namun juga mbalelo pada Presiden,” kata Fahmy.  

Sampai saat ini, PLN memang belum melakukan penandatanganan kontrak dengan pemenang tender. Padahal, seharusnya kontrak ditandatangani paling lambat 45 hari setelah pengumuman pemenang tender, yang jatuh pada pertengahan Desember 2016.

Sebagai gambaran, harga listrik yang ditawarkan konsorsium Pertamina ke PLN untuk proyek PLTGU Jawa I hanya  USD0,055 per kWh. Harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan pemenang kedua, yakni konsorsium Adaro yang menawar USD0,064 per kWh dan konsorsium Mitsubishi USD0,065 per kWh.

Imbas molornya kontrak ini tentu luar biasa. Menurut Fahmy, molornya kontrak menyebabkan proyek ini semakin tidak menarik bagi perbankan. Tingkat ketidakpastiannya  semakiin tinggi, apalagi karena sampai sekarang belum juga ditentukan Saat Paling Awal (SPA) proyek tersebut. Dan bahkan, proyek itu juga sudah diingatkan oleh ADB.

"Bank sama sekali tidak tertarik. Dan semua itu menimbulkan kekacauan-kekacauan dalam proyek ini,” kata Fahmy. [sam]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Jepang Akui Otonomi Sahara Solusi Paling Realistis

Minggu, 10 Mei 2026 | 12:21

Pencanangan HUT Jakarta Bawa Mimpi Besar Jadi Kota Global

Minggu, 10 Mei 2026 | 12:02

Warga Jakarta Kini Wajib Pilah Sampah Jadi 4 Kategori, Ini Daftarnya

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:40

Kritik Amien Rais Dinilai Bermuatan Panggung Politik

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:30

Pramono Optimistis Persija Menang Lawan Persib

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:18

Putin Klaim Perang Ukraina Segera Berakhir, Siap Temui Zelensky untuk Damai

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:10

JK Negarawan, Pemersatu Bangsa, dan Arsitek Perdamaian Nasional yang Patut Dihormati

Minggu, 10 Mei 2026 | 10:48

BMKG-BNPB Lakukan OMC Kendalikan Potensi Karhutla di Sumsel

Minggu, 10 Mei 2026 | 10:41

Israel Bangun Pangkalan Militer Rahasia di Gurun Tanpa Sepengetahuan Irak

Minggu, 10 Mei 2026 | 10:23

KPK Sampaikan Duka Mendalam atas Wafatnya Anggota BPK Haerul Saleh

Minggu, 10 Mei 2026 | 09:44

Selengkapnya