Berita

Sudarto/RMOL

Politik

Wasekjen PPP: Kasus Ahok Justru Tingkatkan Elektabilitas

SELASA, 10 JANUARI 2017 | 16:41 WIB | LAPORAN:

Mengenakan kemeja dominan hijau bercorak kotak-kotak di bagian bahu, Sudarto berorasi di depan massa Pro Ahok, di Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (10/1).

Wakil sekretaris jenderal (Wasekjen) DPP PPP itu menyampaikan aspirasi dalam unjuk rasa di luar gedung Auditorium D Kementerian Pertanian (Kementan) guna mengawal sidang lanjutan perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Kita mewakili relawan dari semua partai pengusung pendukung Ahok. Kita hadir atas kesadaran serta komitmen untuk mengawal dan memberikan support kepada Pak Ahok," kata Sudarto usai orasi.


Menurut Sudarto, dukungan tersebut bukan atas inisiasi partai. Melainkan dukungan dari perwakilan partai pendukung yang tergabung dalam tim pemenangan.

"Jadi, tidak hanya PPP, ada PDIP, Hanura, Nasdem, dan Golkar. Kita ini dari tim (pemenangan). Semua ada, oleh itu Pak Ahok tidak perlu berkecil hati. Kita solid, tidak berpengaruh dengan kasus Ahok sebagai terdakwa," papar ketua umum Angkatan Muda Ka'bah (AMK) itu.

Selain itu, tim pendukung menilai, proses hukum yang dijalani Ahok telah dilalui secara ikhlas dan legowo. Mereka berharap, Ahok dapat dibebaskan dari jeratan kasusnya.

"Kita (tim pendukung) ikut proses hukum secara baik. Terima saja, serahkan proses (hukum) ke pengadilan. Kita percaya hakim akan memutuskan (perkara) dengan hati nurani," pungkasnya.

Lalu, apakah kasus hukum yang menjerat Ahok akan berpengaruh dengan elektabilitasnya sebagai calon petahana Gubernur DKI 2017?

Menurut Sudarto, dengan kasus yang menjerat Ahok, justru meningkatkan elektabilitas selama masa kampanye.

"Justru (elektabilitas) makin bagus. Ada banyak evaluasi, masyarakat makin tahu apa yang terjadi. Baik itu informasi dari zaksi yang dihadirkan di persidangan, serta lewat berita teman-teman media," pungkasnya.[ian]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya