Berita

Politik

Stop Istimewakan Ahok!

SELASA, 10 JANUARI 2017 | 14:56 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Energi bangsa Indonesia masih saja tersedot begitu banyak hanya untuk urusan terkait terdakwa penista agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Padahal, bangsa ini sedang didera berbagai permasalahan yang akut.

"Lihat saja persidangan Ahok begitu sangat istimewa, di tempat yang representatif dan sekaligus dengan pengamanan yang sangat super ketat, bahkan wartawan pun tidak leluasa meliput. Persidangan yang teramat istimewa ini membuktikkan bahwa ada perlakukan khusus," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni kepada redaksi, Senin (10/1).

Belum ditahannya Ahok, sebut Sya'roni, juga membuktikkan bahwa gubernur Jakarta nonaktif ini memang spesial. Padahal dalam sejarah kasus penistaan agama, semua pelaku ditahan bahkan sejak berstatus sebagai tersangka. Namun dalam kasus Ahok berlaku sebaliknya. Hingga memasuki sidang kelima belum ada tanda-tanda akan ditahan.


"Seharusnya berlaku asas equality before the law. Kalau untuk terdakwa yang lain ditahan, maka untuk Ahok juga diperlakukan yang sama," katanya

Menurut dia, percuma memperketat akses ke dalam sidang namun membiarkan Ahok bebas berbicara. Akibatnya, kebisingan yang menguras energi bangsa terus saja terjadi.

Dia mencontohkan, usai persidangan minggu lalu Ahok menyebut frasa "Fitsa Hats" untuk menyudutkan seorang saksi. Akibatnya berbuntut panjang dengan terjadinya pro kontra yang meluas baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

"Selama Ahok masih leluasa berbicara, maka kebisingan-kebisingan yang berasal darinya sulit untuk dihentikan. Dan ingat kasus penistaan agama ini terjadi karena Ahok tidak dapat mengontrol dirinya," kata Sya'roni mengingatkan.

"Tidak ada jaminan Ahok akan menghentikan aksinya untuk menyudutkan pihak lain. Dan selama Ahok masih menyudutkan pihak lain, maka kebisingan yang menguras energi bangsa akan terus terjadi," sambung dia.

Pertanyaannya, apakah sedemikian istimewanya Ahok sehingga bangsa ini harus terus mengalah dan membiarkan Ahok memproduksi kebisingan-kebisingan baru. Lihat saja sudah banyak pengorbanan yang harus diberikan bangsa ini hanya untuk seorang Ahok. Dari sisi materil, dari Aksi Bela Islam yang ke-1 hingga sidang penistaan agama yang ke-4, sudah puluhan miliar yang dikeluarkan oleh negara untuk dana pengamanan.

"Ingat, itu baru ongkos pengamanannya saja," kata Sya'roni menyayangkan.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya