Berita

Setya Novanto/Net

Politik

Masak Ketua DPR Dipanggil Terus KPK

SELASA, 10 JANUARI 2017 | 13:15 WIB | LAPORAN:

Dugaan keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus pengadaan e-KTP dinilai telah membuat citra parlemen tercoreng. Apalagi, Novanto kerap dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan.

"Masak ketua DPR kerjanya hanya memenuhi panggilan KPK. Ini hanya bikin malu. Kasihan lembaga negara (DPR)," ujar Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis Uchok Sky Khadafi.

Terkait dugaan keterlibatan Novanto dalam perkara, Uchok menyarankan masyarakat untuk terus mengawal agar komisi antirasuah fokus mengusut keterlibatan ketua umum Partai Golkar itu tersebut. Ia pun yakin rakyat pasti mendukung langkah KPK mengusut tuntas korupsi proyek e-KTP.


Sudah kesekian kali Setnov dipanggil oleh KPK karena dianggap memiliki peran penting yang perlu digali dan ditelusuri. Salah satu tuduhan yang dialamatkan kepada Setnov terkait pengaturan pemenang tender proyek e-KTP dan bagi-bagi duit untuk anggota dewan. Ketika proyek itu bergulir, Setnov menjabat ketua fraksi partai Golkar dan komisi hikum DPR.

Tuduhan keterlibatan Setnov ini telah disampaikan berkali-kali oleh mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Novanto juga dituding Nazar sebagai orang yang mengurusi proyek e-KTP hingga bisa dimenangkan konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI).

"Yang mengkoordinasikan pembagian uang adalah Setya Novanto," kata Nazaruddin di KPK beberapa bulan lalu.

Kasus korupsi proyek e-KTP ini telah menyeret mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman serta pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP, Sugiharto sebagai tersangka.

Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.[wid]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya